Sunday, 25 August 2019

Anas Keluarkan Dana Rp 3 Miliar Untuk Urus Izin Tambang

Jumat, 30 Mei 2014 — 19:50 WIB
anastam

JAKARTA (Pos Kota)- Dana yang dipersiapkan Anas Urbaningrum untuk pemenangan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada 2010 kurang lebih sebesar 1,300 juta dolar AS dan Rp700 juta yang dihimpun melalui kantong-kantong dana yang diperoleh selama terdakwa menjadi anggota DPR termasuk sisa pemenangan terdakwa dalam kongres Partai Demokrat yang disimpan di brankas Permai Grup.

“Dana tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli aset dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana korupsi,” urai jaksa Eva Yustiana, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (30/5)

Sedangkan dugaan Tinda Pidana Pencucian Uang (TPPU) lainnya membayarkan Rp3 miliar oleh Permai Grup untuk pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT Arina Kota Jaya seluas kurang lebih 5.000 hingga 10.000 hektar di Kecamantan Bengalon dan Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur yang akan digunakan untuk perusahaan Anas.

Dugaan tindak pidana tersebut berawal dari pertemuan antara Anas, Bupati Kutai Timur, Isran Noor, Khalilur R Abdullah Sahlawiy alias Lilur, Mohammad Nazaruddin dan Gunawan Wayhu Budiarto untuk membicarakan pengurusan IUP PT Arina Kota Jaya. Pertemuan terjadi di Hotel Sultan, awal tahun 2010.

Setelah pertemuan itu, menurut dakwaan jaksa, Nazaruddin kemudian memerintahkan Wakil Direktur Keuangan Permai Group, Yulianis, menerbitkan tiga lembar cek untuk keperluan pengurusan IUP yang nilai totalnya Rp3 miliar melalui Lilur.

“Satu lembar cek Bank Mandiri Nomor ER 582701 Rp2 miliar, satu lembar cek Bank Mandiri Nomor ER 582705 senilai Rp500 juta atas nama PT Berkah Alam Melimpah, serta satu lembar cek Bank Mandiri Nomor ER 58270 senilai Rp500 juta,” papar jaksa.

Lilur kemudian memberikan uang tunai Rp100 juta serta 1 cek senilaiRp500 juta untuk bantuan biaya survei di beberapa lokasi IUP kepada Kepala Dinas Pertambangan Wijaya Rahman sehingga Isran Noor pun menerbitkan keputusan IUP Eksplorasi kepada PT Arina Kota Jaya pada 26 Maret 2010.

Selanjutnya, dalam rangka mengurus IUP tersebut, Lilur beberapa kali menemui Kepala Dinas Pertambangan Wijaya Rahman lalu memberikan uang tunai Rp 100 juta dan selembar cek Bank Mandiri nomor ER 582704 senilai Rp 500 juta untuk bantuan biaya survei di beberapa lokasi IUP.

Lalu, lanjut jaksa, setelah memenuhi persyaratan, Isran Noor menerbitkan keputusan Bupati Kutai Timur yang menyetujui IUP atas nama PT Arina Kota Jaya tersebut.

Atas perbuatan dugaan TPPU , Anas disangkakan pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal 3 ayat (1) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana telah diubah dengan UU No 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2002 tentang TPPU. Ancaman pidana terhadap orang yang melanggar pasal tersebut adalah penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. (yulian)

Anas Urbaningrum