Tuesday, 23 July 2019

Gandeng Bank Pemerintah

Pelayanan Pajak Online Akan Ditingkatkan

Kamis, 12 Juni 2014 — 13:47 WIB
pajak1

TEBET (Pos Kota) – Dinilai tidak optimal dalam penjangkauan sistem pajak online daerah, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta akan menggandeng sejumlah bank pemerintah. Sejak 2013,  pajak online DKI digarap Bank Rakyat Indonesia (BRI).

“Sistem pajak online di DKI yang dikelola BRI mulai dilancarkan 2013. Dari sekitar 11.000 wajib pajak, sistem ini baru menjangkau 4.000 wajib pajak. Jumlah ini masih sangat sedikit sehingga kami akan membuka peluang kerja sama dengan bank-bank lainnya untuk percepatan implementasi pajak online,” kata Iwan Setiawandi, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI saat sosialisasi pelayanan pajak bagi wajib pajak yang diadakan Sudin Pelayanan Pajak II Jaksel, Kamis (12/6).

Sosialisasi dibuka Walikota Jaksel, Syamsudin Noor didampingi Kasudin Pelayanan Pajak 2 Jaksel, Sugeng Rusman. Kegiatan ini diikuti 200 wajib pajak (WP) di antaranya dari jenis usaha restoran, hotel, parkir dan reklame. Iwan melanjutkan pekan depan akan mengundang Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank DKI dan lainnya. Tahun lalu BRI terpilih dalam proyek pajak online karena kesiapan jaringan IT dan SDM. Tapi kenyataannya masih jauh dari harapan.

Di sisi lain untuk menciptakan reformasi perpajakan di DKI, Iwan membuka layanan pengaduan terkait kinerja petugas pajak bagi seluruh WP melalui telepon selulernya di 0812-80009856. Setiap WP yang mengirim pesan singkat (SMS) akan dilindungi.

Sejak layanan ini dibuka pada Mei lalu, Iwan menerima 5-8 SMS setiap hari. Lazimnya WP mengeluhkan pelayanan pajak yang masih berbelit-belit, petugas pajak ketus dan bahkan ada yang meminta fee. Khusus kasus ini, Iwan berjanji akan menelusurinya sebagai efek jera bagi anak buahnya.

Sebaliknya melalui implementasi pajak online DKI, Iwan berharap seluruh WP dapat memenuhi ketentuan melalui membayar pajak dengan benar.”Setiap wajib pajak yang mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah baik khilaf maupun sengaja tidak benar, akan kami pidanakan paling lama penjara dua tahun ditambah denda sesuai UU Ketentuan Umum Pajak Daerah pasal 51,” tandasnya.

Kasudin Pelayanan Pajak II Jaksel, Sugeng Rusman menjelaskan tahun ini pihaknya ditargetkan penerimaan pajak daerah Rp1,1 triliun. Target ini sebagian besar dibidik dari pajak reklame seiring kenaikan tarif reklame hingga 500 persen. “Pada 2013, penerimaan Sudin Pelayanan Pajak II Jaksel menembus Rp626 miliar dari target Rp600 miliar. Semoga tahun ini kami dapat mencapai target,” ujarnya optimis. (rachmi/yo)

Teks foto: Walikota Jaksel, Syamsudin Noor (kanan), Kasudin Pelayanan Pajak II Jaksel, Sugeng Rusman dan Kadis Pelayanan Pajak DKI, Iwan Setiawandi saat sosialisasi pelayanan pajak diikuti 200 Wajib Pajak, Kamis (12/6). (rachmi)