Saturday, 24 August 2019

Jelang Kemarau Panjang

Karhutla Harus Lebih Mencegah Dari Pada Pemadaman

Sabtu, 21 Juni 2014 — 10:21 WIB
menhut-sub

JAKARTA (Pos Kota) – Menjelang kemarau panjang sebagai dampak El Nino, mitigasi dan adaptasi penanggulangan kebakaran lahan dan hutan (karhutla) harus lebih ditekankan kepada pencegahan dari pada pemadaman kebakaran.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dalam diskusi yang diadakan Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) di Jakarta, menjelaskan, mitigasi dan adaptasi karhutla harus menjadi tanggung jawab bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai penanggungjawab utama.

Keterlibatan semua pihak, lanjutnya, menjadi sangat penting agar tidak terjadi salah persepsi serta mencari “kambing hitam” dikemudian hari. Menhut mencontohkan, salah satu persepsi yang salah dan berkembang di sebagian masyarakat saat ini bahwa kebakaran yang terjadi akibat ulah korporasi.

“Saya pikir, tidak satupun korporasi kehutanan yang bertindak bodoh dengan membakar lahannya sendiri karena mereka butuh kayu. Karena itu yang harus kita lakukan adalah membangun kesadaran semua pihak untuk tanggap dan siaga agar bencana kebakaran seperti awal tahun 2014 tidak terulang,” kata Menhut.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup Ryad Chairil menyarankan, proses hukum dalam kasus kebakaran hutan perlu menerapkan asas strict liability. Asas ini lebih mengedepankan proses penegakan hukum yang efektif dengan merehabilitasi kerusakan lingkungan akibat tindakan pelaku.

Menurut Ryad, asas ini lebih efisien, cepat dan akuntable di bandingkan proses pidana yang membutuhkan penetapan pengadilan yang sangat panjang dan tidak menjamin pengurangan beban pencemaran lingkungan.

Dalam penerapannya, pemerintah dapat dengan meminta ganti sesuai ketentuan Pasal 85 UU Lingkungan Hidup. Pasal ini mengatur nilai ganti rugi bisa melalui proses negosiasi berdasarkan perhitungan ahli independen sehingga tidak perlu lewat persidangan.

Namun demikian, lanjutnya, sanksi pidana bisa diberlakukan terhadap korporasi yang jelas-jelas dengan sengaja melakukan pembakaran lahan baik itu untuk kepentingan pembukaan lahan (land clearence) atau kepentingan lainnya.

Sedangkan Tony Wenas, Ketua Komite Koordinasi Asosiasi Bidang Kehutanan, Pertanian dan Agrikultur Kadin Indonesia mengatakan, dunia usaha akan all out untuk mendukung pemerintah dalam penanggulangan karhutla yang terjadi hampir setiap tahun terutama di provinsi Riau.

Menurutnya, pemberlakukan sanksi yang pro dunia usaha tersebut akan mendorong industri kehutanan untuk berkembang. “Pada pinsipnya, tidak ada industri kehutanan yang sengaja membakar hutan karena kayu merupakan bahan baku utama dalam kegiatan produksi. Naif sekali, kalau ada pihak-pihak yang menyudutkan industri kehutanan sebagai dalang kebakaran hutan,” kata Tony.

(tri/sir)

Teks Gbr- Menteri Kehutanan dalam acara Dialog Kehutanan III ‘Kebakaran Hutan Siapa Yang diuntungkan.’ (tri)