Wednesday, 18 October 2017

13 Kadis Diperiksa KPK Terkait Kasus Bupati Bogor

Jumat, 11 Juli 2014 — 15:09 WIB

BOGOR (Pos Kota) – Sedikitnya  13 kepala dinas (kadis) di lingkungan Pemkab Bogor diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka dicecar  antara 15-23 pertanyaan, namun pertanyaan bukan seputar kasus izin tukar menukar kawasan hutan lindung yang menyeret Bupati Bogor Rahmat Yasin sebagai tersangka.

Penyidik KPK justru mencecar  seputar jatah Bupati Bogor yang harus disetorkan para kadis. Kadis Peternakan dan Perikanan (Kadisnakan) Soetrisno mengakui  pertanyaan penyidik itu saat diperiksa KPK pada Selasa (8/7) lalu. “Saya tidak ditanya soal alih fungsi lahan, karena memang bukan tugas pokok dan fungsi saya sebagai Kadisnakan,” katanya, Jumat (11/7).

Dia mengaku justru pertanyaannya seputar jatah yang harus diberihkan ke Bupati. “Seperti, pernah memberikan apa saja ke Pak Bupati, selama menjadi kadis? Berapa jumlahnya? Kapan? Berapa kali member? Uangnya dari mana, dan laia semacam itu,” bebernya.

Sedangkan Kadis  Komunikasi dan Informasi  Wawan M Sidik mengaku diinterogasi sekitar  satu jam lebih untuk menjawab 15 pertanyaan yang disodorkan penyidik terkait  dugaan kasus suap alih fungsi lahan yang menjerat Bupati Bogor. “Soal seputar pertanyaan, tanykan ke penyidik KPK,” ucapnya.

Sementara  Kadis  Bina Marga dan Pengiaran Edhi Wardhani juga ditanyai seputar tugas, pokok dan fungsi kerja dan sistem lelang proyek  infratsruktur jalan dan pengairan di dinasnya. Begitupula Kepala Unit Lelang Pengadaan Hendrik Suherman. “Saya ditanya tupoksi dan site lelang,” ucap Hendrik.

Terpisah Sekda  Kabupaten Bogor Adang Suptandar mengakui  pemeriksaan para kadis tersebut. “Dari 36 Satuan Kerja Perangkat Darah (SKPD) di Pemkab Bogor sudah 13 kadis  dan kepala badan dipanggil sebagai  saksi oleh penyidik KPK,” ujarnya.

Adang menjelaskan, pemanggilan itu  terkait  kasus dugaan suap fungsi lahan yang menimpa Bupati Bogor Rachmat Yasin. Namun, dia  tidak mengetahui dinas mana saja yang sudah dan akan dipanggil lagi oleh penyidik KPK. “Saya tidak tahu persis, termasuk kadis mana lagi yang bakal dipanggil KPK,” katanya.

Ketidaktahuannya ini cuup berlasan, sebab surat pemanggilan KPK itu langsung ditujukan ke kadis bersangkutan. “Suratnya ditujukan ke kadis yang bersangkutan. Mereka baru melapor ke saat  menjalani pemeriksaan di Gedung KPK,” katanya. (iwan/yo)

Foto: Istimewa