Monday, 24 September 2018

PT TUN Putuskan Patrialis Akbar Tetap Sebagai Hakim Konstitusi

Selasa, 15 Juli 2014 — 3:02 WIB
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar (tengah) didampingi plt Dirjen Peraturan Perundang-undangan Ahmad Romli (kiri) dan  pelaksana tugas khusus Menkumham urusan Mahkamah Konstitusi Mualimi Abdi (kanan) menyampaikan keterangan terkait pemberitaan status l

JAKARTA (Pos Kota) – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan memutuskan Patrialia Akbar tetap sebagai Hakim pada Mahkamah Konstitusi (MK). “Mengadili, menerima permohonan banding dari Tergugat II. Membatalkan putusan PTUN Jakarta,  23 Desember 2013,” kata Arifin Marpaung dalam salinan putusan tanggal 11 Juni 2014, yang diterima oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Senin (14/7).

Arifin Marpaung adalah ketua majelis hakim, dengan  anggota Sugiya dan Iswan Herwin. Putusan diambil, 23 Desember 2013, yang
sekaligus membatalkan putusan PT TUN Jakarta, yang berisi pembatalan Keppres pengangkatan Patrailias sebagai Hakim Konstitusi nomor 87/P/2013, 22 Juli 2013.

Penggugat Keppres adalah YLBHI dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Sebagai tergugat satu  adalah Patrialis Akbar dan tergugat dua, adalah Presiden  SBY. Putusan PT TUN ini sebgai tindak lanjut atas upaya hukum banding yang diajukan oleh SBY, Januari 2014. Menkumham Amir Syamsuddin menyatakan banding diambil, karena putusan TUN tidak tepat.

Pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi atas usul Presiden mengingat salah seorag hakim konstitusi memasuki
masa pensiun.(ahi/yo)

Foto: Istimewa