Friday, 22 June 2018

Sulit Dapat Form Model A5

KIPP Menilai KPU Belum Siap Jalankan Pemilu

Senin, 21 Juli 2014 — 14:35 WIB
kip-sub

JAKARTA (Pos Kota) – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum siap menjalankan pemilu 2014. Hal ini terlihat dari sulitnya mendapatkan form model A5 dalam pemilihan Presiden (pilpres) 9 Juli lalu, yang membuat terjadinya berbagai permasalahan.

Sekjen KIPP, Mochtar Sindang menyebutkan, hampir sebagian besar permasalahan A5 terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya, jumlah pemilih menjadi berkurang dan di dua kubu meminta dilakukannya pemilihan ulang. “Beberapa warga masih mengacu pada pemilihan legislatif kemarin, hanya dengan menunjukan KTP atau paspor bisa memberikan suaranya. Namun di Pilpres, hal itu tidak berlaku,” katanya, Senin (21/7).

Menurutnya, selain permasalahan tersebut, praktek money politik dan manipulasi suara juga masih terlihat dalam pemilu 2014 kemarin. Untuk itu, perbaikan pada pemilu mendatang diharapkan bisa membuat KPU menjadi lebih baik. “Namun semua pihak diharapkan bisa menghormati keputusan KPU dan mendukung siapapun pemenang dalam pilpres ini,” ungkapnya.

Laporan dari Bawaslu yang kurang mendapat respon oleh KPU, hingga penggiringan opini masyarakat oleh lembaga Survey juga masuk dalam catatan KIPP. Namun lembaga ini juga menilai bahwa pemilu 2014 sangat berkontribusi terhadap pembelajaran politik kepada rakyat indonesia.

Hal lain yang menonjol pada pemilu 2014 adalah, lembaga survey yang melansir hitung cepat pemenang Pilpres 2014. Dari situ, munculnya perbedaan hasil hitung cepat membingungkan masyarakat. “Memang pemilu kali ini berjalan lebih baik, namun dengan adanya lembaga survey tentu mengarahkan bangsa ini agar lebih baik,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Mochtar, KIPP merekomendasikan, ke depan harus dibuat aturan yang tegas, dimana lembaga survey yang dibiayai capres jangan mengumumkan terlalu dini hasil perhitungan cepatnya. Dengan demikian masyarakat tidak dibingungkan. “Artinya harus ada undang undang pemilu yang mengatur tentang keberadaan lembaga survey,” ungkapnya.

(ifand/sir)

Teks Gbr-  Konprensi pers yang digelar Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, atas pemilu 2014. (ifand)