Tuesday, 17 September 2019

Kementerian Industri Percepat Pembangunan Pabrik Pupuk

Rabu, 30 Juli 2014 — 14:56 WIB
hidayat ms

JAKARTA (Pos Kota) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI akan merevitalisasi dan penumbuhan industri kimia dasar melalui fasilitasi pembangunan pabrik pupuk Kaltim-5 dan fasilitasi pembangunan pabrik pupuk Pusri II-B

Kebijakan ini merupakan salah satu dari program-program penumbuhan dan pengembangan industri yang masih tertunda dan harus segera diselesaikan pada 100 hari massa akhir Kabinet Indonesia Bersatu II.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengungkapkan, saat ini perkembangan rencana tersebut antara lain memfasilitasi proyek pembangunan pabrik Kaltim-5 yang telah mencapai 97,95 persen dan proyek Pusri II-B sampai Juni 2014 mencapai 58,85 persen.

Tindak lanjut yang dilakukan kementeriannya adalah mempercepat fasilitasi pembangunan pabrik pupuk Kaltim-5 dengan target kemajuan sebesar 98 persen.

“Tindak lanjut lainnya adalah mempercepat fasilitasi pembangunan pabrik pupuk Pusri IIb dengan target kemajuan sebesar 65 persen,” ujarnya.

Program kedua, menurut dia, yang akan diselesaikan Kemenperin adalah revitalisasi dan penumbuhan industri makanan hasil laut dan perikanan. Hal itu dilakukan melalui pemberian bantuan keringanan pembelian mesin peralatan pada 25 pabrik gula melalui sistem “reimbursement”.

Saat ini pihaknya telah menerima dokumen permohonan mengikuti program bantuan keringanan pembiayaan mesin atau peralatan dari PTPN IX tanggal 23 April 2014, PTPN X tanggal 14 April 2014, PG Rajawali I tanggal 25 April 2014, dan PG RAjawali II tanggal 23 April 2014. Selain itu perkembangannya tersedianya laporan verifikasi harga mesin atau peralatan PTPN X, PG Rajawali I, dan PG Rajawali II.

Kemenperin, lanjutnya, saat ini sedang menyusun laporan verifikasi harga mesin atau peralatan pabrik gula oleh LPI sebagai tindak lanjutnya.

Program ketiga, kata Menperin, adalah pengembangan industri gas bumi dan pembangunan kawasan industri Teluk Bintuni di Papua Barat. Saat ini perkembangan program tersebut sudah dialokasikan gas untuk pengembangan industri pupuk di Teluk Bintuni sebesar 180 mmscfd dan sudah dijamin ketersediannya.

“Alokasi gas untuk pengembangan industri petrokimia akan diupayakan dari sumber lain dengan tetap mempertimbangkan keekonomian,” ujarnya.

M.S Hidayat mengatakan, saat ini sudah dikirim surat Menteri Perindustrian kepada presiden mengenai Rancangan Peraturan Presiden mengenai pengembangan industri gas bumi di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Perkembangan lainnya, menurut dia, sudah disusun dokumen perencanaan pembangunan kawasan industri namun masih terkendala alih fungsi lahan hutan produksi dan hutan produksi terbatas.

“Tindak lanjut yang kami lakukan dengan memproses penyelesaian Perpres mengenai pengembangan industri gas bumi di Teluk Bintuni dan mengusulkan surat Menteri Perindustrian kepada Menteri Kehutanan untuk alih fungsi lahan,” katanya menambahkan.

(tri/sir)