Friday, 20 September 2019

Sjamsul Nursalim Masih Diincar oleh Kejaksaan Agung

Rabu, 13 Agustus 2014 — 21:19 WIB
Kejakgung-gerbang

JAKARTA (Pos Kota) – Obligor BLBI Bank BDNI Sjamsul Nursalim diincar oleh Kejaksaan Agung terkait belum dilunasinya kewajibannya kepada negara sebesar Rp4,735 triliun.

“Tentunya, semua aset perkara korupsi yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach) akan disita dalam upaya pemulihan aset negara,” kata Jaksa Agung Basrief Arief menjawab pertanyaan tentang tindak lanjut pengejaraan kewajiban Sjamsul Nursalim terkait utang BLBI Bank BDNI kepada negara di Sasana Baharuddin Lopa, Kejagung, Rabu (13/8) sore.

Pernyataan Basrief disampaikan usai penandatangan perjanjian kesepahaman (MoU) dengan Meneg BUMN Dahlan Iskan tentang pemulihan aset negara. Acara ini dihadiri pejabat teras kedua institusi.

Basrief menjelaskan pemulihan aset ini tidak hanya berlaku saat MoU ini ditandatangi sekarang, namun mundur ke belakang alias tidak berlaku surut terhadap setiap perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

“Dengan penandatangan ini pula, maka aset-aset yang disita dan telah memiliki kekuatan tetap serta bewrkaiatan dengan perkebunan, misalnya dapat diserahkan ke BUMN yang membidangi perkebunan,” ujar Basrief.

URIP TRI GUNAWAN

Kurang bayar obligor Sjamsul pertama kali disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (saat itu) Kemas Yahya Rachman setelah dilakukan penyelidikan tentang dugaan penyerahan aset bodong oleh Sjamsul ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Kemas mengakui tidak ditemukan unsur pidana dan perkara itu tidak dilanjutkan, namun tim penyelidik yang diketuai Jaksa Urip Tri Gunawan menemukan aset-aset yang diserahkan ke BPPN dalam rangka MSAA (Master of Settlement Agreement Aquisition) masih kurang dibanding jumlah kewajibannya. Jumlah kurang bayar sebesar Rp4,735 triliun.

Namun setelah Urip Tri Gunawan terjerat suap sebesar 661 ribu dolar oleh orang Sjamsul, Ayin alias Arthalita Suryani, Urip pun divonis 20 tahun penjara, Ayin 5 tahun penjara. Sedangkan duit kurang bayar sampai kini tak kunjung dilunasi.

Kejagung selalu beralasan belum diserahkan SKK (Surat Kuasa Khusus) oleh Kementerian Keuangan untuk dilakukan gugatan perdata.

Kasus-kasus lain, adalah kasus Bank Mandiri, seperti kasus PT Lativi Media Karya dengan tersangka Abdul Latif, Usman Dja’far dan Hisham Sumiana, kasus Great River International (Sunyoto Tanujaya) dan PT Arthabhama Texindo (Hartanto Setiadi dan Cornelis Andri Heryanto). (ahi/d)