Wednesday, 18 September 2019

Tolak Gabung Jokowi, PPP Tetap Ingin Oposisi

Kamis, 14 Agustus 2014 — 20:02 WIB
Foto Ilustrasi

Foto Ilustrasi

JAKARTA (Pos Kota)- Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) akan tetap memegang komitmen dengan koalisi permanen Merah Putih yang telah diteken sebelum Pilpres. PPP tidak terpengaruh dengan tawaran menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK, jika mereka menang.

“Koalisi Merah Putih sampai saat ini tetap komitmen untuk solid dan kompak di luar pemerintah atau oposisi,” tegas Ketua DPP PPP Ahmad Dimayti Natakusumah di Gedung MPR/DPR Jakarta, Kamis (14/8).

Menurut Wakil Ketua MPR itu menegaskan jika koalisi permanen PPP itu sudah menjadi keputusan yang harus dihormati. Dijelaskannya, sekarang ini etika politiknya sesuai keputusan Rapimnas. “Maka PPP harus mmegang komitmen dan memetahui hasil Rapimnas,” ujarnya.

MEKERNAS

Langkah Koalisi Merah putih tersebut, kata Dimyati, kokoh sebagaimana ditunjukkan PDIP selama 10 tahun sebagai oposisi dan di luar pemerintahan. Karena itu,  PPP juga ingin memenangkan pemilu berikutnya meski harus menjadi oposisi selama lima tahun ke depan.

“Buktinya PDIP di luar pemerintahan bisa menang. PPP juga ingin menang. Jadi, sekarang ini PPP ingin menjadi partai penyeimbang,” tambahnya.

Dikatakan, dalam penyampaian aspirasi ada mekanismenya. Termasuk soal adanya aspirasi dari kader PPP sendiri yang ingin berkoalisi dengan koalisi pasangan Jokowi-JK di pemerintahan 2014-2019. Keputusan partai untuk mendukung Prabowo-Hatta dilakukan melalui Rapimnas dan Mukernas.

“Maka kalau ada perubahan dukungan, harus dilakukan melalui muktamar. Jadi, aspirasi silahkan saja, kan nanti disampaikan dalam rapat paling tinggi di di atas Rapimnas adalah Mukernas,”  ungkapnya.

Namun dia memprediksi, kalau muktamar PPP itu akan digelar seusai pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru, dan menjadi oposisi bukan hal buruk.

DITAWARI KE JOKOWI

Sebelumnya sempat diberitakan, kubu Jokowi masih membuka pintu bagi partai politik yang akan bergabung dalam pemerintahan. Hal itu disampaikan Sekjen Tjahjo Kumolo di Gedung Bidakara, Jakarta, pada Rabu (13/8).

Dan, Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menyuarakan agar PPP bergabung dengan koalisi Jokowi-JK. Gonjang-ganjing di tubuh partai berlambang Kabah ini pun memanas.

Apalagi pasca Ketua Umum PPP Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka korupsi penyelenggaraan dana haji oleh KPK. PPP pun santer dikabarkan akan bergabung dalam pemerintahan Jokowi-JK. (winoto)