Tuesday, 18 September 2018

SBY: Indonesia Telah Melakukan Penegakan Hukum

Jumat, 15 Agustus 2014 — 10:36 WIB
sb1

JAKARTA (Pos Kota) –  Di Indonesia tidak ada yang kebal hukum dalam pemberantasan korupsi. Terkait itu pemerintah telah melakukan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi tanpa tebang pilih di negeri ini.

Hal itu dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  dalam pidato kenegaraan di kompleks Gedung DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

“Korupsi telah kita perlakukan sebagai kejahatan luar biasa yang penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula,” kata Presiden Yudhoyono.

Sebagai Presiden, SBY menyampaikan,  bahwa pada periode 2004-2012 dan  telah menandatangani 176 izin pemeriksaan bagi kepala daerah dan pejabat yang dicurigai berbuat korupsi dan tindak pidana lainnya. Dalam hal ini, Presiden tidak melihat apa pun jabatan partai politik maupun koneksi para kepala daerah dan pejabat tersebut.

Pada periode 2004-2014, terdapat 277 pejabat negara di pusat maupun daerah yang berasal dari eksekutif legislatif dan yudikatif ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat tindakan korupsi, termasuk perkara yang ditangani polri dan kejaksaan.

Di satu sisi, kata Presiden, ini mencerminkan gejala buruk bahwa korupsi tetap menjadi tantangan utama dalam kehidupan bernegara. Namun, di sisi lain, ini membuktikan bahwa hukum kita masih menjerat siapapun yang melakukan pelanggaran.

“Inilah yang membuat saya optimistis bahwa pemberantasan korupsi bisa dilaksanakan secara konsisten dapat melahirkan pemerintahan yang jauh lebih bersih di masa depan. Oleh sebab itu pemerintah terus mendukung dan memberi ruang gerak yang luas bagi KPK untuk memberantas korupsi. Saya juga memberikan apresiasi kepada KPK, kepolisian, dan kejaksaan dan lembaga peradilan,” paparnya. (rizal/yo)

Foto: SBY menyampaikan pidato kenegaraan di depan forum DPR dan DPR.