Wednesday, 14 November 2018

Karen Mundur Diduga Karena Ada Intervensi Politik

Rabu, 20 Agustus 2014 — 0:06 WIB
Karen Agustiawan

JAKARTA (Pos Kota)- Mundurnya Karen Agustiawan sebagai Dirut PT Pertamina (Persero) memunculkan dugaan macam-macam . Salah satunya bahwa Karen mengambil sikap kontroversial itu karena tidak kuat menghadapi tekanan politik Pemerintah  terkait dengan, seperti kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tidak jelas dan harga Elpiji 12 Kg non-subsidi, yang mengganggu profesionalitasnya sebagai seorang pemimpin perseoran besar.

Menurut Miko Kamal, PhD Direktur Eksekutif Institut untuk Reformasi Badan Usaha Milik Negara (iReformbumn)keputusan Karen Agustiawan, dari sisi legal-governance, tidaklah mengejutkan. Hal yang sama sangat mungkin terjadi di BUMN-BUMN lainnya karena aturan positif kita melapangkan jalan terjadinya intervensi politik atas BUMN .

Aturan yang memberikan kekuasaan sangat besar Pemerintah atas BUMN dapat dipelajari dari aturan tentang tahapan pemilihan anggota direksi dan dewan komisaris BUMN, yakni Inpres No. 9 Tahun 2005 yang merupakan perbaikan atas Inpres No. 8 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Inpres ini mengamanatkan bahwa keputusan akhir pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris berada di tangan Tim Penilai Akhir (TPA). TPA diketuai oleh Presiden, Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua, dengan Anggota Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Sekretaris Kabinet menjabat sebagai Sekretaris Tim.

Dilihat dari figur-figur yang duduk di kursi TPA, aturan tentang penunjukan anggota direksi dan dewan komisaris BUMN adalah pintu masuk terjadinya intervensi politik di tubuh BUMN. Aturan ini sambut-menyambut dengan fakta nafsu besar partai politik dan penguasa untuk mendudukkan orang-orang mereka di kursi direksi dan dewan komisaris BUMN.

Mengacu kepada fakta legal-governance tersebut di atas, orang-orang profesional seperti Karen di BUMN-BUMN lainnya satu-persatu akan mundur teratur demi menjaga profesionalitas dan integritas mereka serta untuk menghindari jeratan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, demi menjaga keberlanjutan BUMN sebagai salah satu pemain penting perekonomian bangsa dan menghindarkan BUMN dari bancakan pihak-pihak tertentu terutama dari pemegang kekuasaan dan orang-orang atau pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan, seiring dengan suksesi nasional, iReformbumn menghimbau Presiden dan Wakil Presiden terpilih (mudah-mudahan sudah diketahui pada tanggal 21 Agustus 2014) untuk:

1.Merumuskan konsep baru tata-kelola BUMN yang menjamin terhindarnya BUMN dari intervensi kepentingan-kepentingan pemegang kekuasaan dan orang-orang atau pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan seperti Partai Politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Leluasanya intervensi politik terhadap BUMN terjadi karena begitu besarnya kekuasaan Pemerintah atau pemegang tampuk kekuasaan atas BUMN;

2.  Perumusan konsep baru tata-kelola BUMN itu bisa masuk melalui revisi menyerluruh terhadap UU No. 19/2003 tentang Badang Usaha Milik Negara dan dan ikutannya seperti Inpres No. 8 Tahun 2005 yang direvisi melalu Inpres No. 9 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. (B)