Saturday, 20 October 2018

Pemprov DKI Harus Ambil Alih Pengelolaan Air Bersih

Selasa, 2 September 2014 — 23:31 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Pemprov DKI Jakarta didesak segera mengambilalih pengelolaan air bersih dari swasta. Kontrak pengelolaan air bersih antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jakarta dengan PT Palyja dan Aetra dinilai merugikan dan memberatkan warga Jakarta.

“Pengelolaan air bersih seharusnya dikendalikan  negara, karena  salah satu sumber daya yang terkait erat dengan hajat hidup orang banyak,” ‎kata Koordinator Bidang Pengorganisasian dan Komunikasi Public Service International Asia Pasifik, Indah Budiarti Selasa (2/9).

Direktur Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, mengatakan sepantasnya pengelolaan air minum di Jakarta diambil alih dari Palyja dan Aetra, karena kedua operator itu sering merugikan masyarakat.

“Kenapa banyak merugikan, karena semangatnya memang komersialisasi air yang merupakan barang publik, sehingga pelayanannya kepada masyarakat berdasarkan untung-rugi”, kata Gunawan.

Gunawan mendukung langkah Gubernur Jokowi dan Wakil Gubernur Ahok yang akan mengambil alih pengelolaan air minum di Jakarta di bawah kendali perusahaan daerah.

YLKI DUKUNG

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga  mendukung langkah Jokowi  yang hendak meninjau ulang, bahkan mengambil alih pengelolaan air bersih dan air minum dari tangan PT Palyja dan Aetra.

Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan  sejak masuknya Palyja dan Aetra, pelayanan air minum untuk warga Jakarta jelek.  Tidak hanya itu, kontrak pengelolaan sendiri lebih banyak merugikan pemprov  dan warga.
sendiri. Mereka,mitra asing yang dipercaya mengelola air, lebih banyak mementingkan keuntungan. Sehingga acapkali menaikan tarif seenaknya. Tulus pun mendukung bila Pemda DKI membeli saham
Aetra dan Palyja.

“Perjanjian kontrak pemprov  dengan mitra asing itu memang tidak adil sejak awal. Dan terbukti mitra asing tersebut  tidak mampu atau gagal memenuhi janjinya. Sudah pantas kontrak tersebut direvisi,” tegas Tulus. (john/johara)