Saturday, 20 July 2019

Hak Dipilih Dalam Jabatan Dicabut

Anas Dituntut 15 Tahun Penjara

Kamis, 11 September 2014 — 20:26 WIB
Anas Urbaningrum

Anas Urbaningrum

JAKARTA (Pos Kota) – Anas Urbaningrum dituntut 15 tahun penjara  dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan  di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (11/9).

JPU KPK menilai, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu, terbukti secara syah dan meyakinkan  melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer.

Selain itu juga dinilai telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan TPPU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua dan Pasal 3 ayat 1 huruf c UU RI Nomor 11 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana dakwaan ketiga.

Selain itu, kata JPU Yudi Kristiana juga meminta majelis hakim yang diketuai Aswandi, menghukum Anas
membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 94.180.050.000 dan Rp5.261.070 dolar Amerika Serikat dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan tersita oleh JPU dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. “Dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun,” ucapnya.

Tak hanya itu, JPU juga menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan kepada Anas berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

“Serta menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha pertambangan atas nama PT Arina Kotajaya seluas kurang lebih 5.000 sampai dengan 10 ribu hektar yang berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur,” pinta jaksa.

JPU juga membacakan hal yang memberatkan dan meringankan sebagai bahan pertimbangan. Untuk yang memberatkan, perbuatan terdakwa  sebagai anggota DPR, ketua fraksi dan Ketua Umum Partai Demokrat dianggap telah mencederai sistem politik dan demokrasi yang sedang mencari jati diri dalam rangka membangun sistem politik yang bebas dari korupsi.

“Perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan spirit masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Kemudian, terdakwa kerap membuat pernyataan yang merupakan suatu tindakan yang menjurus pada tindakan yang dikualifikasikan sebagai obstruction of justice,” papar JPU.

Sementara, bintang jasa utama dari Presiden tahun 1999 yang pernah didapat Anas dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi salah satu pertimbangan meringankan. “Terdakwa juga bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga,” katanya.

Atas tuntutan tersebut Anas dan tim penasehat hukumnya meminta 10 hari untuk menyiapkan pledoi. Namun, Ketua Majelis Hakim Aswandi hanya mengizinkan memberi waktu sepekan.”Sidang ditunda pekan depan, Kamis 18 September dengan agenda pembacaan pledoi dari terdakwa,” tutup Aswandi.

Menurut dakwaan, Anas menerima dua mobil mewah dan uang miliaran rupiah. Rincian hadiah itu: Toyota Harrier bernomor polisi B 15 AUD senilai Rp670 juta, Toyota Vellfire B 67 AUD senilai Rp735 juta, biaya survei pemenangan Anas sebagai ketua umum Partai Demokrat sekitar Rp478 juta, uang senilai Rp116,5 miliar, serta uang sekitar 5,2 juta dolar AS.

Pemberian itu diterima Anas ketika masih menjadi anggota DPR. Uang tersebut diduga berasal dari penerimaan Anas terkait pengurusan proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga, proyek di perguruan tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional, dan proyek lain yang dibiayai APBN yang didapat dari Grup Permai.

Selain menerima gratifikasi, Anas didakwa melakukan TPPU dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR periode 2009-2014. Nilai pencucian uang Anas sekitar Rp23,8 miliar. (yulian)