Wednesday, 19 September 2018

Jokowi Diingatkan Jangan Sampai Hapus Kementerian Agama

Rabu, 17 September 2014 — 8:41 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo siap mengundurkan diri. (ist)

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo siap mengundurkan diri. (ist)

JAKARTA (Pos Kota) – Rencana pemerintahan baru mengubah nama-nama kementerian memunculkan berbagai spekulasi. Di sosial media internet beredar isu, Jokowi akan mengubah Kementerian Agama.

Kemenag bakal diganti menjadi Kementerian Haji, Wakaf, dan Zakat. Kontan hal ini langsung mengundang reaksi masyarakat.

Wasekjen PBNU Muhammad Sulton Fatoni menegaskan, keberadaan Kementerian Agama tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang bangsa Indonesia, tepatnya perebutan ideologi bangsa pascakemerdekaan. Sehingga harus hati-hati kalau ingin menggantinya.

Menurut Sulton, dibalik tugasnya saat ini Kemenag adalah simbol atas substansi kesepakatan anak bangsa dalam menempatkan Pancasila sebagai dasar negara.

“Saya ingat pernyataan Kiai Wahid Hasyim, salah seorang pendiri Republik ini, bahwa Kementerian Agama pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dan negara,” ungkapnya.

PROBLEM BESAR

Jika nantinya benar dilakukan, dikhawatirkan akan memicu terbukanya problem lama anak bangsa atas perebutan ideologi negara. “Ingat, sejarah juga mencatat siapa saja yang setuju dan tidak setuju saat Kementerian Agama dibentuk puluhan tahun lalu,” tegas Sulton.

Mengenai Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat sebagai pengganti, menurut Sulton hanya akan mendorong terjadinya pendangkalan substansi Kementerian Agama. “Kementerian Agama itu menyangkut ideologi masyarakat Indonesia, sedangkan Kementerian Wakaf Haji dan Zakat tak jauh-jauh dari urusan materi,” ujarnya.

TIDAK DIHAPUS

Ketua Tim Transisi Rini Soemarno memastikan nama Kementerian Agama tidak akan diganti. “Nggak ada,” kata Rini di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta, Selasa (16/9).
Menurut Rini, Jokowi JK saat ini masih fokus mereview tugas dan kinerja kementerian yang sudah berjalan. Semua masih proses pembahasan. “Pak Jokowi mengatakan masih melihat dari beberapa sisi agar bisa bekerja. Lembaga di kementerian dan non kementerian ada 80 orang. Kita kasih review semua,” ungkapnya. (winoto)