Friday, 20 September 2019

Pemerintahan Mendatang Bisa Capai Swasembada Pangan Dalam 2 Tahun

Rabu, 17 September 2014 — 13:23 WIB
agus-sub

JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintah mendatang bisa mencapai swasembada pangan dalam waktu dua tahun, selambatnya di Tahun 2017. Swasembada itu, beras, jagung, gula, sagu, singkon, kentang, rumput laut, daging dan ikan yaang saat ini masih impor.

“Kedaulatan pangan pemerintahan Jokowi-JK harus dimulai dengan melakukan lima strategi dasar untuk meningkatkan swasembada,” papar Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Benny Pasaribu saat menjadi pembicara pada diskusi “Membaca Arah Politik Pangan di Era Pemerintahan Jokowi-JK”, di Jakarta, Rabu (17/9).

Pembicara l Dr. Ahmad Dimyati (Mantan Dirjen Hortikultura), dan Pandu Yuhsina (Pengamat Politik Pangan LIPI-peneliti the Indo Strategy Foundation)

Benny mengatakan lima strategi dasar itu, pengembangan usaha tan berbasis agrobisnis dan agroindustri, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani, revitalisasi dan penguatan kelembagaan petani, pengembangan teknologi tepat guna berbasis kearifan lokal melalui revitalisasi dan penguatan lembaga riset pertanian serta pembangunan infrastruktur pertanian dan pedesaan.

Pandu Yuhsina menegaskan pemerintahan mendatang perlu menjaga ketahanan pangan. Indonesia masih mempunyai masalah yang besar dalam menjaga swasembada pangan.

“Permasalahan itu, Indonesia belum valid di bidang administrasi dan pemetaan pertanahan. Selain itu, tumpang tindih regulasi pertanahan,” papar Pandu.

Menyoroti wacana tentang Kementerian Agraria yang akan dibentuk pada pemerintah mendatang. “Kementerian Agraria memiliki peran penting kalau memiliki wewenang dalam koordinasi dengan kementerian lain, sehingga bisa menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi pertanahan,” papar Pandu.

Namun, kata dia, kalau Kementerian Agraria tidak memiliki koordinasi maka tumpang tindih regulasi akan terus terjadi.

(johara/sir)

Teks Gbr- SekJen HKTI Benny Pasaribu, Dr. Ahmad Dimyati (Mantan Dirjen Hortikultura), dan Pandu Yuhsina (Pengamat Politik Pangan LIPI-peneliti the Indo Strategy Foundation saat bicarakan “Membaca Arah Politik Pangan di Era Pemerintahan Jokowi-JK”, di Jakarta, Rabu (17/9).