Monday, 24 September 2018

Patrialis Akbar Akan Diperiksa Dewan Etik MK

Rabu, 24 September 2014 — 21:15 WIB
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar (tengah) didampingi plt Dirjen Peraturan Perundang-undangan Ahmad Romli (kiri) dan  pelaksana tugas khusus Menkumham urusan Mahkamah Konstitusi Mualimi Abdi (kanan) menyampaikan keterangan terkait pemberitaan status l

JAKARTA (Pos Kota) – Karena dugaan melanggar kode etik, hakim konstitusi Patrialis Akbar akan diperiksa oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK), pekan depan.

“Sekitar hari Selasa atau Rabu pekan depan,” kata Ketua Dewan Etik MK Abdul Mukhtie Fadjar menjawab pertanyaan wartawan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (24/9).

Menurut Mukhtie, pihaknya juga berencana  mengundang pelapor dan pihak kampus, sehingga dapat mengungkap persoalannya secara jernih dan terukur.

Pemanggilan Patrialis Akbar terkait pengaduan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK atas statement Patrialis tentang Pilkada melalui DPRD dengan segala kelebihan dan kekurangan. Patrialis bertindak sebagai pihak terlapor dan koalisi sebagai pelapor.

Koalisi Masyrakat Sipil yang merupakan gabungan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mulai, ICW, YLBHI, ILR, Perludem dan lainnya, menilai Patrialis sudah melanggar kode etik.

Bentuknya, dengan sikap Patrialis yang mengomentari RUU Pilkada yang kini tengah dibahas di DPR dan besar kemungkinan dibawa ke MK. Sementara Patrialis duduk sebagai hakim MK.

Sebaliknyan mantan politis PAN membantah tudingan tersebut, sebab statement-nya diutarakan dalam forum akademik dan hal itu terkait dengan materi skripsi mahasiswanya.

Statement Patrialis berawal ketika memberi kuliah umum di Kampus Muhammadiyah dan menyatakan Pilkada melalui DPRD tidak melanggar konstitusi. RUU Pilkada kini yang dibahas di DPR terbelah dua ipilih langsung dan dipilih melalui DPRD. (ahi)

Patrialis Akbar