Friday, 20 September 2019

Penyerapan APBD DKI Rendah Akibat SDM Lemah

Rabu, 1 Oktober 2014 — 15:43 WIB
Peresmian lembaga Jakarta Budgeting Watch (JBW) yang beranggota sejumlah mantan dewan Jakarta. (Joko)

Peresmian lembaga Jakarta Budgeting Watch (JBW) yang beranggota sejumlah mantan dewan Jakarta. (Joko)

TANAHABANG (Pos Kota) – Rendahnya penyerapan APBD DKI Jakarta 2014 dikarenakan lemahnya SDM dalam menghadapi e-Budgeting dan e-Catalog. Petugas masih banyak yang gagap teknologi terhadap sistem modern tersebut  sehingga petugas unit lelang pengadaan (ULP) harus terus dibekali pembinaan sekaligus dicambuk untuk mengejar ketinggalan dalam beberapa bulan terakhir.

“Penyerapan APBD yang hingga kini belum sampai 40 persen, itu sangat memprihatinkan,” ujar Abdul Azis, mantan anggota DPRD DKI Jakarta pada acara peresmian lembaga Jakarta Budgeting Watch (JBW) di STC Senayan, Tanahabang, Rabu (1/10). “Pemprov DKI perlu didorong untuk memperlancar penyerapan APBD,” tambah Azis yang menjadi salah satu dewan presidium JBW. Pasalnya untuk masuk ke sistem e-budgeting maupun e-catalog, petugas juga harus mahir menggunakan alat informatika.

Lembaga JBW dibentuk sejumlah mantan anggota DPRD DKI periode 2009-2014 yang sekaligus menjadi dewan presidium. Mereka adalah Tony Setiawan Yanche, S. Andyka, Elisabeth Liestriana, Nurmansjah Lubis, Abdul Azis, dan Michael Viktor Sianipar. “Keberadaan JBW yang berkantor di STC Senayan lantai 3, bertujuan mengawal Pemprov DKI terutama pada tata kelola keuangan,” kata Abdul Azis.

Peresmian lembaga yang  berlogo Tugu Monas, dihadiri sejumlah aktivis LSM dan pejabat Pemprov DKI Jakarta di antaranya Kepala BPKD DKI Endang Wijayanti, Darwis dari Kesbangpol DKI, dan lainnya. “Kantor kami di sini, seminggu dua kali kami akan rutin melakukan pengkajian dan penelitian yang hasilnya bisa digunakan Pemprov DKI Jakarta dalam pengelelolaan keuangan daerah,” tambah Andyka, mantan Dewan Jakarta dari Gerindra.

Endang mengakui bahwa penyerapan APBD tahun ini masih sangat rendah. “Kami terus bekerja keras memacu SKPD agar lebih giat menjalankan proyek kegiatan,” kata Endang yang berupaya secepatnya mengejar ketertinggalan. Namun menurut Abdul Azis, di sisa waktu yang tinggal 2,5 bulan lagi, maka seandainya penyerapan APBD mampu mencapai 75 persen saja, sudah bagus. “Itu pun tampaknya sulit tercapai. Sebab untuk APBD Perubahan pun saat ini belum selesai, masih menunggu evaluasi dari Depdagri,” papar mantan dewan dari PPP. (Joko)