Wednesday, 21 November 2018

Banyak Pejabat Stress, Dewan Minta Tunda Lelang Jabatan

Sabtu, 4 Oktober 2014 — 9:56 WIB
Wagub Ahok diminta tunda lelang jabatan. (ist)

Wagub Ahok diminta tunda lelang jabatan. (ist)

GAMBIR (Pos Kota) – Pemprov DKI Jakarta diminta anggota dewan tidak memaksakan proses lelang jabatan eselon II, III, dan IV. Pasalnya, selain parameternya tidak jelas dan seandainya jumlah peserta lebih banyak yang lolos seleksi dibandingkan jumlah lowongan, lalu mau dikemanakan mereka?

Proses lelang jabatan yang sebelumnya telah diterapkan pada jabatan lurah (eselon IV) dan camat (eselon III), hingga kini hasilnya juga belum jelas. “Untuk itu, lelang jabatan mulai dari tingkat kepala seksi, kepala bagian, kepala suku dinas, hingga kepala dinas, sebaiknya ditunda dulu,” kritik Syarif, anggota DPRD di kantornya kawasan Gambir, kemarin.

Proses lelang yang tidak menjamin hilangnya kolusi itu tengah membuat resah ribuan PNS DKI Jakarta, terutama yang sedang menduduki jabatan. “Banyak sekali pejabat yang resah lantaran mereka harus bersaing dengan staf yang golongannya memenuhi syarat untuk memperebutkan jabatan yang didudukinya,” tambah politisi Gerindra yang disebut-sebut bakal menjadi ‘kuda hitam’ bursa Wagub DKI Jakarta.

Untuk menerapkan program lelang jabatan, kata Syarif, sebaiknya Wagub Ahok tidak buru-buru memberlakukan ke semua lini. “Lebih baik saat ini Pak Ahok berkonsentrasi melihat perkembangan hasil lelang jabatan lurah dan camat yang kayaknya tak ada bedanya dengan pengangkatan jabatan seperti sebelumnya,” kata Syarif, mantan aktivis LSM bidang perkotaan.

Dia juga mempertanyakan kalau peserta lebih banyak yang lolos dibandingkan jumlah jabatan, bagaimana penanganannya. “Misalnya ada sejumlah peserta yang lolos dalam seleksi satu jabatan kepala dinas. Yang bakal dilantik kan cuma satu orang. Lalu dikemanakan yang lainnya,” kata Syarif.

Sebagaimana diketahui Ahok memerintahkan Biro Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan lelangĀ  ribuan jabatan di tiga tingkatan eselon. Selambat-lambatnya tanggal 13 Oktober 2014, PNS yang mengincar suatu jabatan, diwajibkan menyerahkan persyaratan administrasi. Semua peserta, baik yang sudah berpengalaman menjadi pejabat maupun yang seumur-umur cuma menjadi staf, diperlakukan sama dalam proses seleksi tersebut. Hal ini membuat sebagian besar pejabat stress. (joko/yo)