Wednesday, 19 September 2018

Kenaikkan BBM Perkecil Selisih Harga Solar Subsidi dan Non Subsidi

Rabu, 19 November 2014 — 20:47 WIB
Antrean BBM di SPBU. (ist)

Antrean BBM di SPBU. (ist)

JAKARTA (Pos Kota) – Asosiasi Penyalur Bahan Bakar Minyak Indonesia (APBBMI) menilai keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) akan memperkecil disparitas atau selisih harga  solar subsidi dengan non  subsidi.

“Bisa memperkecil disparitas harga solar subsidi dengan non subsidi,” kata Ahmad Faisal, Ketua Umum APBBMI, Rabu (19/11).

Saat ini harga jual solar non subsidi di wilayah NKRI yang dipasok badan usaha niaga umum seperti Pertamina, Patra Niaga, AKR, PANN, TOTAL, BP   atau badan usaha pemegang izin niaga umum lain berkisar Rp11.500 sampai Rp12.000/liter.

Sedangkan harga solar subsidi sekarang Rp7.500/liter. Sehingga disparitas harga Solar subsidi dengan non subsidi  hanya Rp4.000,-/liter. Dengan disparitas harga yang tak begitu tajam ini, ia mengaku berpotensi  meningkatkan penjualan solar non subsidi, sekaligus  meminimalisir penyelewengan BBM subsidi.

Untuk itu, APBBMI  berharap agar pemerintah dan aparat penegak hukum tetap melakukan pengawasan ketat dan berkelanjutan terhadap solar subsidi. Sebab masih ada disparitas harga Rp4.000/liter antara harga solar subsidi dengan non subsidi.

“Setiap celah yang mampu memberi peluang penyelewengan BBM subsidi harus ditiadakan,” tandas Faisal. Untuk itu, APBBMI meminta  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkaji kembali regulasi terkait usaha niaga BBM non subsidi. Seperti Permen ESDM No 16/2011 tentang Kegiatan Penyaluran BBM.

Menurutnya, usaha niaga BBM non subsidi seharusnya tidak dipagari dengan Permen ESDM No 16/2011 dan aturan  yang menghambat usaha niaga BBM non subsidi.

Niaga BBM non subsidi harusnya diperlakukan sama dengan barang  non subsidi lainnya seperti beras, gula, minyak goreng yang pada dasarnya juga produk yang terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak. Tidak dipagari dengan aturan yang kontra produktif.

Usaha Niaga BBM non subsidi yang khusus menyalurkan bahan bakar untuk trasportasi laut dan sungai serta industri, harusnya diberi tempat seperti  Izin Niaga Umum dan Izin Niaga Terbatas yang mengacu dengan UU Migas maupun PP 36/2004.

Sehingga usaha niaga BBM non subsidi mampu menekan penggunaan BBM subsidi, termasuk menghilangkan penyelewengan BBM subsidi. (setiawan/ yo)