Tuesday, 17 September 2019

DPR Revisi UU MD3, Harus Libatkan Anggota DPD

Kamis, 20 November 2014 — 0:05 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA (Pos Kota) – Agenda DPR pasca islah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) adalah merevisi beberapa pasal UU MD3. Usaha ini dinilai tidak sesuai dengan tahapan dalam pembahasan UU, dan tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

“Oke, itu memang UU yang mengatur MPR, DPR, DPD RI, dan DPRD. Namun, bukan berarti dapat dengan mudah begitu saja, meski hanya 2 pasal. Bagaimana pun, harus mengikuti aturan yang ada,” kata anggota DPD RI I Gede Pasek Suardika di DPD RI, Rabu (19/11).

Menurutnya, tahapan pembahasan harus mulai dari bawah, yakni adanya masalah dan ketidaksesuaian dengan kondisi yang ada. Lalu, ada ajuan, dan kajian-kajian mendalam. Yang menentukan lagi, dibahas dalam rapat paripurna untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas (program legislasi nasional).

“Ini kan tidak, penginnya langsung dibahas, tanpa memikirkan tahapan yang benar, dan tidak masuk Prolegnas,” katanya.

Selain itu, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, dalam setiap pembahasan UU, DPR harus menyertakan DPD RI, baik dalam memberikan pertimbangan maupun dalam pembahasan. “Kalau tidak melibatkan DPD RI, itu cacat hukum,” ujarnya.

I Gede Pasek mendesak KIH dan KMP harus  mentaati prosedur. “Selain itu, juga harus ingat, mereka bekerja dibayar oleh rakyat. Maka, semi kepentingan rakyat, dan pembahasan secara sah, harus melibatkan DPD RI,”pungkasnya. (winoto)