Wednesday, 26 September 2018

Pemprov DKI Dinilai Lambat Bebaskan Lahan Sodetan Ciliwung

Jumat, 28 November 2014 — 19:49 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Tandanan Daulay

Anggota DPRD DKI Jakarta Tandanan Daulay

GAMBIR (Pos Kota) – Pemprov DKI Jakarta diminta dewan serius mendukung proyek nasional pembuatan sodetan Kali Ciliwung di wilayah Kebon Nanas dan sekitarnya. Pasalnya, lahan seluas 1,2 hektar yang akan dibangun sarana dan prasarana tersebut hingga saat ini belum juga dibebaskan pemerintah.

“Saya sudah blusukan ke lokasi dan kesalahan ada di Pemprov DKI. Akibat leletnya pembebasan lahan oleh Pemprov DKI, maka Kementerian PU tak bisa membangun sodetan itu,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta Tandanan Daulay di kantornya kawasan Gambir, Jumat (28/11).

Padahal kontraktor PT Wijaya Karya sudah mulai pekerjaan awal sejak Desember 2013 yang mestinya selesai Desember 2014. “Berhubung lahan masih dikuasai masyarakat, maka proyek ini terancam mangkrak. Selama setahun, pekerjaan belum sampai 10 persen. Padahal mestinya sudah rampung,” tambah Daulay yang juga Sekretaris Fraksi Golkar.

Pembangunan sodetan Kali Ciliwung untuk menghubungkan sebagian aliran sungai ke Banjir Kanal Timur (BKT) merupakan proyek nasional sejak zaman Presiden SBY. Pembangunan sarana dan prasarana oleh Kementerian PU, kata Daulay, sedangkan Pemprov DKI berkewajiban membebaskan lahan yang saat ini dikuasai ratusan bangunan. “Masak cuma membebaskan lahan segitu saja gak kelar-kelar,” protes politisi berlatar belakang pengusaha kontraktor.

Daulay mendesak Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mencambuk anak buahnya segera menyelesaikan kewajibannya. “Atas nama Fraksi Golkar, kami minta Pak Ahok agar memberikan sanksi kepada anak buahnya yang tak kunjung membebaskan lahan. Karena proyek ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat agar cepat selesai untuk mengatasi banjir,” tandasnya.

Pembuatan sodetan Ciliwung di Kebon Nanas dan Bidara Cina, lalu dialirkan melalui pipa sepanjang 1,7 kilometer. Kedua saluran itu  lalu dialirkan ke BKT  di Otista III.  “Diprediksi bakal mengurangi volume air Ciliwung sampai 30 persen sehingga sangat signifikan mengurangi banjir, termasuk banjir di Kampungpulo. Untuk itu, pemprov harus mendukungnya, jangan lempar tanggung jawab,” pungkas Daulay. (Joko)