Sunday, 15 September 2019

PNS Dilarang Rapat, Pendapat Hotel Berkurang

Senin, 1 Desember 2014 — 11:12 WIB
Foto-Ilustrasi.(ist)

Foto-Ilustrasi.(ist)

SUKABUMI (Pos Kota) – Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Sukabumi, menilai terbitnya Surat Edaran Menteri Pemberdayaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor, yang melarang PNS melakukan rapat di hotel atau cottage akan menggerus pendapatan hotel.

“Ya, jika larangan rapat di hotel diterapkan secara total hingga ke daerah akan berdampak luas terhadap hotel dan restoran. Di antaranya, pengurangan karyawan, persaingan tarif hotel yang tidak sehat, pendapatan turun, dan investasi terhambat masuk di sektor perhotelan,” ungkap Ketua BPC PHRI Kabupaten Sukabumi, Dadang Hendar.

Efesiensi anggaran itu, kata dia, bukan dilihat dari pengurangan anggaran hingga menjadi kecil, melainkan hasil kerja yang optimal. Namun begitu, isi surat tersebut ada beberapa pengecualian, hal ini tidak serta merta melarang pemerintah di daerah menggelar rapat di hotel.

“Kalau kita bedah isi surat itu, bukannya berlaku untuk keseluruhan. Ketentuannya pemda bisa menggelar rapat di hotel bila tidak memungkinkan dilaksanakan di kantor pemerintahan,” ujarnya.

Menurut Dadang, larangan untuk rapat di hotel bertolak belakang dengan pencanangan program MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) yang dikeluarkan menteri era Presiden SBY. Sebab, pengusaha hotel di Kabupaten Sukabumi mayoritas mengandalkan pendapatannya dari bisnis MICE.

“MICE itu andalan pengusaha hotel dan restoran. Untuk itu kita sepakat bahwa pemda akan melaksanakan rapat di hotel sepanjang kantor pemerintahan tak memiliki fasilitas,” jelasnya.

Padahal bisnis sektor perhotelan dan restoran di Kabupaten Sukabumi mampu menyumbangkan pendapatan untuk kas daerah setiap tahunnya. Pada 2014 saja, disektor ini telah menyumbangkan pendapatan pajaknya sebesar Rp5,5 miliar.

“Pemasukan ke kas daerah di sektor ini cukup besar ditilik persepsi positifnya. Maka itu, pemerintahan di daerah harus berpikir panjang jika tak mau kehilangan potensi pajak di sektor perhotelan,” tandas Dadang.

(sule/sir)