Monday, 19 August 2019

Jika Perppu Nanti Disahkan

Golkar, PKS dan Gerindra Tidak Pantas Ikut Pilkada

Senin, 8 Desember 2014 — 20:17 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA (Pos Kota) – Golkar, PKS Gerindra, PAN, sebagian PPP yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) tak pantas ikut berkompetisi dalam pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung yang rencananya  dilaksanakan secara serentak di tahun 2015.

“KMP seharusnya malu dan tahu diri sedikit karena sudah menolak Perppu Pilkada langsung. Nah, aneh kalau kemudian Golkar, PKS, Gerindra dan PAN dll yg tergabung dalam rumah KMP ikut Pilkada Langsung, seandainya telah disahkan Perppu Pilkada Langsung yang sebelumnya pernah diajukan mantan presiden SBY,” kata Peneliti Politik Nusantara Institute, Pangi Syarwi Chaniago kepada Pos Kota, Senin (8/12).

Ipang, sapaan akrabnya, mengatakan, tak pantas dan di luar kepatutan mereka (KMP) mengemis suara rakyat agar terpilih menjadi kepala daerah dalam pemilu, pada saat yang sama KMP pernah melarang rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung namun menginginkan dipilih DPRD.

KMP mencoba mengebiri dan mengembosi suara rakyat dan mematikan kran partisipasi politik rakyat, dengan menolak pilkada langsung. Prasyarat pilar demokrasi tak terpenuhi seperti instrumen partisipasi rakyat.

“Jadi, kalau nanti perppu pilkada langsung gol dan sah, kemudian KMP kalah, siap- siap Golkar, Gerindra dan PKS termasuk PAN ditinggalkan oleh rakyat sebab partai tersebut terlanjur memenggal pelibatan partisipasi rakyat dalam menentukan kepemimpinan politik apakah itu pemilihan Bupati, Walikota dan Gubernur dalam sebuah kontestasi pemilu. Namun kita salud dan bangga kalau nanti partai PAN dan Demokrat konsisten mendukung perppu pilkada langsung,” tegas Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Kita masih menunggu dan berharap sikap politik Gerindra, PPP dan PKS untuk kembali pada khittah demokrasi yaitu mendukung perppu pilkada langsung.

“Apalagi Demokrat, saya  dan tak perlu diragukan soliditas Demokrat mendukung Perppu pilkada langsung. Tentu kader Demokrat tak ingin mempermalukan dan menampar muka SBY sendiri. Sebelumnya SBY pernah mengeluarkan perppu pilkada langsung dan menolak bupati dan gubernur dikembalikan dipilih DPRD karena reason sebuah ‘kemunduran demokrasi’. Demokrat punya peran sentral dan menjadi elite penentu dalam rangka meloloskan perppu pilkada langsung,” ulasnya.

Tagline Golkar “suara golkar suara rakyat”, lanjutnya, sebaiknya dikubur saja ke laut, tak pantas Golkar memakainya tagline itu lagi.

“Tentu saja publik dan masyarakat kecewa besar dengan golkar. Hasil Munas Golkar di Bali selain menghasilkan ketua umum Golkar rezim lama yaitu Ical, melenggang dengan mulus lewat aklamasi. Menarik dan lebih mengejutkan lagi, putusan munas Golkar menolak perppu pilkada langsung dan mendukung pilkada lewat DPRD,” katanya.

Selain itu, papar Ipang, Golkar juga mendukung sistem pemilu proporsional tertutup artinya pemilihan anggota DPR dan DPRD bukan lagi berdasarkan suara terbanyak namun dikembalikan berdasarkan nomor urut. Ini salah satu bentuk nyata inkonsistensi partai Golkar terhadap sistem pemilu. Kebijakan politik Maju mundur tapi tidak cantik. (rizal)