Tuesday, 18 September 2018

Lapangan Kerja Usia Muda Jadi Perhatian Serius Kemnaker

Kamis, 11 Desember 2014 — 14:32 WIB
Foto-Para pencari kerja.(dok)

Foto-Para pencari kerja.(dok)

JAKARTA (Pos Kota) – Penciptaan lapangan kerja bagi pengangguran usia muda (youth employment), menjadi perhatian serius Kementerian Ketenagakerjaan dan International Labor Organitation (ILO) dalam kesepakatan peningkatan program kerjasamanya.

“Penanggulangan pengangguran usia muda sudah menjadi isu global yang menjadi perhatian semua negara. Oleh karena itu kita akan tingkatkan kerja sama dengan ILO untuk mengatasi masalah ini,” kata Menteri Ketenagakerjaan Muh Hanif Dhakiri, usai bertemu dengan Dirjen ILO Guy Ryder dan anggota Lembaga kerjasama (LKS) Tripartit di kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (11/12).

Kunjungannya Guy Ryder ini memiliki arti penting karena merupakan kunjungan Dirjen ILO pertama ke Indonesia selama 95 tahun keberadaan ILO yang berdiri sejak tahun 1919.

Hanif mengatakan, pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung kebijakan penciptaan lapangan kerja bagi pengangguran usia muda dengan pembentukan Jejaring Lapangan Kerja Bagi Kaum Muda Indonesia (Indonesian Youth Employment Network) yang melibatkan koordinasi lintas kementerian terkait dan lembaga non pemerintah.

“Komitmen pemerintah terhadap penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda ini dilakukan dengan mengupayakan penciptaan lapangan kerja (job creation), baik sektor ketenagakerjaan formal maupun informal,” ujar Hanif.

Menurut data BPS, per Februari 2014 tingkat pengangguran berada di angka 5,7% atau sebesar 7,15 juta jiwa yang terdiri dari ≤ SD 2.12 jt (29,65%), SLTP 1.69 jt (23,69%), SLTA 1.89 jt (26,49%), SMK 0.85 jt (11,86%), Diploma 0,20 jt ( 2,73%), Universitas 0,40 jt ( 5.58%).

Hanif mengatakan kerjasama penciptaan lapangan kerja dengan ILO ini dilakukan dengan peningkatan program kewirausahaaan, peningkatan ketrampilan melalui pelatihan ketenagakerjaan dalam kebijakan makro, mempersiapkan perempuan dan laki-laki muda memasuki dunia kerja, pengoptimalan hasil ketenagakerjaan.

“Salah satu yang kita lanjutkan adalah project SCORE (Sustaining Competitive and Responsible Enterprises) yang telah berhasil meningkatkan produktivitas dan daya saing UKM yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja baru,” katanya.

Hanif menambahkan, kerjasama pun terjadi dalam upaya penciptaan kerja layak (decent work), penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan sosial bagi semua, melalui program/kegiatan jaminan social.

“Selama ini kerjasama telah dijalanlan dengan ILO dalam konteks pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Decent work for All (Kerja Layak Untuk Semua),” kata Hanif.

Hal ini, lanjutnya, merujuk pada Program Kerja Layak Nasional Indonesia 2012-2015 (Indonesian Decent Work Country Program atau DWCP) yang dirumuskan oleh tripartit (pemerintah, pengusaha dan pekerja).

Program kerja layak terdiri 4 (empat) pilar, yaitu: Pilar Kesempatan Kerja, Pilar Perlindungan Sosial, Pilar Hak-hak di tempat kerja, dan Dialog Sosial. Sementara itu, kerjasama di bidang hubungan industrial antara lain dilakukan melalui peningkatan tata kelola administrasi ketenagakerjaan sehingga dapat memberikan layanan yang efektf untuk meningkatkan kondisi dan lingkungan kerja, penguatan kapasitas kelembagaan, dan dialog sosial untuk penerapan regulasi ketenagakerjaan dan standard ketenagakerjaan internasional.

“Kita minta bantuan dan masukan dari pihak ILO untuk menciptakan penciptaan hubungan industrial yang harmonis antara pemerintah pekerja dan pengusaha di Indonesia,” ujar Hanif.,

Indonesia bergabung menjadi salah satu anggota ILO pada tahun 1950, dan pada tahun 1970 ILO membuka kantornya di Jakarta. Pada tahun 2000, Indonesia menjadi Negara Asia pertama yang meratifikasi keseluruhan delapan konvensi fundamental ILO. Indonesia juga terpilih menjadi Deputy Member of Governing Body (GB) untuk periode 2011- 2014 dan 2014-2017 (2 periode).

(tri/sir)