Wednesday, 21 November 2018

Pemprov DKI Harus Habiskan Anggaran Rp 1,6 Triliun Perhari

Jumat, 12 Desember 2014 — 7:48 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA (Pos Kota) – Penyerapan anggaran terendah sepanjang sejarah Pemprov DKI Jakarta diprediksi bakal tejadi tahun ini. Dari total anggaran Rp72 triliun, diperkirakan sekitar Rp30 triliun tidak akan terpakai.

Dari data yang diperoleh Saat ini penyerapan APBD DKI 2014 baru mencapai 36,07 persen dari total Rp72,9 triliun. Artinya, anggaran yang baru terserap mencapai Rp26,3 triliun. Dengan begitu, Pemprov DKI harus mengejar ketertinggalan penyerapan sebesar Rp 46,6 triliun, jika ingin realisasi penyerapan mencapai 100 persen.

Ketua Komisi D DPRD DKI, Muhammad Sanusi mengatakan tidak mungkin penyerapan anggaran tahun 2014 ini dapat mencapai 100 persen. Mengingat akhir tahun anggaran tinggal 29 hari lagi. “Nggak mungkin lah. Dalam waktu 11 bulan saja penyerapan baru 36,07%, apalagi tinggal 29 hari lagi,” kata Sanusi di gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (11/12).

Kalau ingin mengejar 100 persen, lanjutnya, maka Pemprov DKI harus bekerja keras melakukan kegiatan pembangunan. Sehingga anggaran dapat terserap Rp1,6 triliun per satu hari dalam 29 hari. “Nah sanggup nggak, Pemprov DKI melakukan penyerapan sebesar Rp1,6 triliun perhari dalam waktu 29 hari,” ujarnya.

Sanusi sendiri memprediksikan realisasi penyerapan anggaran tahun 2014 hanya akan mencapai 50 persen dari total APBD DKI 2014 atau hanya Rp36,3 triliun saja. Lalu dia memprediksi SiLPA 2014 akan mencapai sekitar Rp30 triliun.

Dengan tingginya SiLPA tahun ini, APBD 2015 pun diprediksi akan meningkat tajam. Pasalnya SiLPA yang ada akan ditambahkan dalam rincian APBD berikutnya. “Kalau APBD 2015 yang ada nanti mencapai Rp60 triliun, kemudian ditambah dengan Silpa kan totalnya jadi Rp90 triliun. Sudah lompat banyak dari APBD tahun ini,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini menilai beberapa faktor menjadi penyebab rendahnya penyerapan anggaran tahun ini. Yakni penerapan sistem baru secara bersamaan seperti e-budgeting dan Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa (ULP). Kedua sistem ini bekerja tanpa diiringi kesiapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) beradaptasi dengan sistem baru tersebut.

Seperti diketahui, Silpa dari APBD 2013 hanya mencapai Rp9 triliun. Penyerapan anggaran pun bisa mencapai lebih dari 80 persen dari total anggaran Rp50,11 triliun.(guruh)