Monday, 26 August 2019

Tak Deklarasikan Antikorupsi, Kepala Sekolah Bakal Dicopot

Jumat, 12 Desember 2014 — 18:08 WIB

CIPAYUNG (Pos Kota) – Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Lasro Marbu, mengancam mencopot kepala sekolah yang tidak mendeklarasikan sekolahnya untuk antikorupsi. Hal itu akan dilakukan bila pada 20 Desember mendatang sekolah-sekolah itu belum juga mengegalr deklarasi.

“Paling lambat 20 Desember semua sekolah harus sudah mendeklarasikan. Kalau tidak, mulai dari kepala sekolah, hingga wakilnya akan dicopot,” kata Lasro, usai menghadiri deklarasi di SMAN 113 Jakarta di Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (12/12).

Menurutnya, dari 2599 sekolah yang ada di DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu, hingga saat ini baru 153 sekolah yang bersedia mendeklarasikan diri. Ratusan sekolah itu baru bersedia menyatakan dirinya bebas dari korupsi dan bebas dari pungli. “Jadi, mudah-mudahan akhir Desember ini semuanya harus sudah mendeklarasikan. Karena sampai saat ini baru 6,5 persennya saja,” ungkap Lasro.

Ditambahkan Lasro, bagi yang tak mampu, akan dipanggil kepala dan wakil kepala sekolah bersangkutan. Mereka akan diminta mnejelaskan alasannya, kemudian diberikan kesempatan untuk berbenah diri. Namun jika masih tidak bisa menyesuaikan diri maka resikonya jabatan kepala dan wakil kepala sekolah itu dicopot.

“Dengan sendirinya, dari tanggal 20 Desember itu akan terjaring sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya,” lanjut Lasro Marbun.

Sementara itu, Kasudin Pendidikan Menengah Jakarta Timur, Budiana, mengatakan, di wilayahnya terdapat 40 SMAN dan 13 SMKN. Dari jumlah ini yang baru mendeklarasikan diri sebanyak 16 SMAN. Sedangkan untuk SMKN belum dilakukan deklrasasi dan rencananya baru dilakukan pekan depan serempak. “Tanggal 17 Desember rencananya sudah ada 15 SMAN yang mendaftar. Sedangkan SMK akan dilakukan serempak namun waktunya belum ditentukan,” paparnya.

menurutnya, untuk seluruh sekolah yang sudah mendeklarasikan diri maka harus komitmen untuk tidak melakukan pungli. Tak hanya itu, mereka juga diminta untuk menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah dan siswanya juga diminta untuk tidak melakukan tawuran, bullying dan sebagianya. “Bagi sekolah yang terbukti melakukan pungli, kepala sekolah dan wakilnya pun akan dicopot dari jabatannya,” tegas Budiana.

Menanggapi deklarasi antikorupsi, Kepala SMAN 113, Rita Hastuti, mengatakan sejak awal sudah komitmen untuk tidak melakukan pungutan terhadap siswanya yang berjumlah 1.031 siswa. Sebab sejauh ini sudah ada BOS/BOP yang sangat membantu untuk operasional sekolah dan membantu siswanya. “Secara internal di sekolah, mulai dari Osis, Komite Sekolah, karyawan, guru sudah komitmen untuk menjaga sekolah dari hal yang bersifat melanggar, termasuk pungli kepada siswa,” ujarnya. (ifand)