Saturday, 22 September 2018

Penegakan Hukum Ilegal Fishing Agar Tak Hangat-Hangat Tahi Ayam

Rabu, 24 Desember 2014 — 19:14 WIB
Menteri Susi dan Ketua KPK, Abraham Samad, saat jumpa pers tentang penegakan hukum ilegal fishing. (yulian)

Menteri Susi dan Ketua KPK, Abraham Samad, saat jumpa pers tentang penegakan hukum ilegal fishing. (yulian)

JAKARTA (Pos Kota) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepakat mengatasi pelanggaran-pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. Menurut Ketua KPK, Abraham Samad, komitmen seperti ini sebelumnya juga sudah dideklarasikan pihaknya bersama penegak hukum lainnya.

“Sebelumnya KPK sudah melakukan komitmen bersama, deklarasi bersama dengan Tentara Nasional Indonesia, kepolisian dan kejaksaan. Dalam deklarasi tersebut menyangkut deklarasi penyelamatan sumber daya alam,” kata Abraham, usai berdiskusi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, di Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/12).

Abraham mengingatkan, sumber daya alam juga menyangkut lautan dan hasil-hasil yang dari laut termasuk di dalamnya perikanan. Karena itu, ia menegaskan, agar TNI, Polri, dan Kejaksaan turut segera merealisasikan komitmen tersebut.

“Konkretnya pihak-pihak terkait, yakni TNI dan kepolisian harus memberikan dukungan yang kuat, memberikan support yang kuat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera berkonsentrasi menyelamatkan laut, ikan dan perikanan kita, utamanya berkaitan dengan akhir-akhir ini yang kita tahu ada konsentrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan segera melakukan eksekusi terhadap kapal-kapal ilegal fishing yang masuk dari luar, kapal-kapal asing, agar supaya kita bisa menyelamatkan sumber daya alam kita,” imbuh Abraham.

Abraham meminta, dalam melakukan langkah-langkah yang konkret harus didahului hal-hal yang sifatnya sangat birokratis. “Dan yang terpenting di lapangan harus dilakukan tindakan yang konkret,” tuntasnya.

Susi pun mengaku sudah menyerahkan data permasalahan pengelolaan laut dan sumber daya kelautan kepada KPK. Termasuk beberapa pihak yang dianggap menghalangi pemberantasan ilegal fishing.

Ia pun membeberkan, berdasarkan, pengamatan pihaknya, banyak kapal-kapal penangkap ikan asing yang tak memiliki izin di perairan Indonesia. “Banyak nama, kapal, perusahaannya diidentifikasi pun tidak ada. Jadi izin dan nama-nama itu banyak yang fiktif,” katanya.

Karena itu, ia berharap agar penindakan terhadap masalah tersebut terus berjalan. “Jadi, tentu tidak boleh hangat-hangat tahi ayam,” tutupnya menegaskan. (yulian)