Thursday, 22 August 2019

Kisruh Ijin Terbang AirAsia, Tujuh Pejabat Dicopot

Selasa, 6 Januari 2015 — 19:35 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Kisruh ijin rute terbang Pesawat AirAsia QZ8501 yang dikeluarkan antara regulator (pemerintah) dengan operator (penyelenggara bandara), tujuh pejabat dinonaktifkan dari jabatannya, baik dari lingkungan Kementrian Perhubungan, BUMN PT Angkasa Pura I dan AirNAV.

Staf khusus Menhub  Hadi Mustafa Djuraid , Selasa (6/1/2014) mengungkapkan baik Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura I dan AirNav Indonesia kini secara  bersamaan tengah mengevaluasi temuan pelanggaran rute terbang pesawat berbadan merah putih tersebut.

Guna fokus pemeriksaan dugaan oknum pegawai yang terlibat dalam pemberian ijin, maka ketujuh pejabat untuk sementara dinon aktifkan dari tugasnya sekarang. “Pak Mentri minta semua pihak melakukan self audit, baik air navigasi terkait pengelolaan ATC Surabaya, maupun Angkasa Pura I cabang Bandara Juanda,” papar Hadi.

Dia menerangkan, Menhub telah menandatangani instruksi audit investigasi untuk audit internal tersebut, sehingga ketujuh pejabat yang diduga terkait penerbangan tanpa jadwal tersebut dimutasi.

Ketujuh pejabat yang diberhentikan tersebut yakni dua pejabat dari lingkungan  Kemenhub yang menjabat Kepala bidang Keamanan dan Kelaikan Angkutan Udara, merangkap unit kerja pelaksana slot time di Otoritas Bandara Wilayah III Surabaya dan Principal Operation Inspector (POI) Kemenhub.

Selain itu di luar kemenhub yakni general Manager‎ Perum AirNav Surabaya, Manager ATS Operation Surabaya dan Senior Manager ATFM dan ATS Kantor Pusat Perum AirNav

Sedangkan di lingkungan Angkasa Pura I khususnya di cabang Bandara Juanda yang dicopot yakni Department Head Operation AP I cabang Bandara Juanda dan Senior Head PT AP I cabang Bandara Juanda.

“Mereka sementara ini untuk tidak terlibat dalam operasi-operasi penerbangan sampai proses audit investigasi terkait izin terbang yang dikeluarkan untuk pesawat AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura pada Minggu 28 Desember 2014 selesai,” terang Hadi.

Hadi menegaskan penonaktifan  pejabat sekarang ini bukan hasil akhir dari audit investigasi yang dilakukan Kementerian Perhubungan. Sebab jika nanti ada level pejabat yang lebih tinggi sekalipun akan kita lakukan penon aktifan juga.

Corporate Communication PT Angkasa Pura I, Farid Indra Nugraha mengatakan mereka yang dimutasi tempatkan di luar fungsi unit bandara karena menghormati Kementerian Perhubungan yang melakukan audit investigasi masalah ini.

Dia mengatakan AP I sebagai badan usaha bandara telah memiliki tugas fungsi dan pokok tersendiri, terpisah dengan lembaga kenavigasian udara atau Airnav. “Kami di airport hanya menangani apron penyediaan parkir pesawat dan infrasturuktur lainnya seperti terminal penumpang dan tidak melayani ijin terbang, karena itu ijin terbang ranah atau fungsinya navigasi,” kata Farid. (dwi)