Saturday, 26 May 2018

Tidak Perlu Minta Izin Mendagri Periksa Rekening Gendut Kepala Daerah

Selasa, 6 Januari 2015 — 15:05 WIB
Foto-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Foto-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

JAKARTA (Pos Kota) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta KPK dan Kejaksaan Agung agar memeriksa langsung kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) yang diduga memiliki rekening gendut.

“Jadi tidak perlu lagi minta izin ke saya,” kata Tjahjo menyampaikan program kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015, di Kantor Kemendagri Jakarta, Selasa (6/1).

Tjahjo menambahkan rekening gendut itu kewenangan PPATK (Pusat Pelaporan Analisasi Transaksi Keuangan), dan bukan kewenangan Kemendagri. Kalau PPATK mencurigai ada kepala daerah yang memiliki rekening gendut silakan saja laporkan ke KPK atau Kejaksaan.

“Kami tetap menerapkan praduga tak bersalah. Kami tidak bisa Kemendagri yang mengeluarkan izin pemeriksaan kepala daerah. Iyah kalau kepala daerah itu memiliki rekening gendut, kalau tidak bagaimana?,” tanya Tjahjo.

Menurut dia, kalau memanh KPK dan Kejaksaan memiliki bukti yang cukup kepala daerah, silakan saja periksa. “Panggil saja dan minta klarifikasi dari kepala daerah yang bersangkutan,” jelas Tjahjo.

Pada bagian lain, Tjahjo menjelaskan setiap hari di mejanya ada 50 surat yang seharus dibacanya. “Sebab itu, saya menerapkan sistem pemeriksaan berlapis surat tersebut sebelum menyetujuinya,” jelas Tjahjo.

Kalau tidak hati-hati, menurut Tjahjo, maka bisa menjerumuskan dirinya ke dalam proses hukum. Ia mencontohkan pembahasan APBD antara gubernur dengan DPRD, tercantum untuk membeli kue Rp1 miliar yang sudah disetujui mereka.

“Namun, ketika diajukan ke Mendagri untuk minta persetujuan nilainya dirubah menjadi Rp2 miliar, dan sekarang kepala daerah yang mengubahnya itu sudah ditangkap KPK,” Tjahjo menambahkan.

(johara/sir)