Thursday, 23 November 2017

RAPBD Pemprov DKI Dipatok Rp 73 Triliun

Jumat, 9 Januari 2015 — 7:10 WIB
Foto ilustrasi

Foto ilustrasi

JAKARTA (Pos Kota) – Setelah sempat tarik ulur, DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta akhirnya sepakati perhitungan besaran APBD DKI 2015. Anggaran daerah tersebut dipatok sebesar Rp73 triliun.

Besaran anggaran tersebut melorot dari anggaran yang sebelumnya diajukan Pemprov DKI sebesar Rp77 triliun. Penurunan ini dikarenakan sisa lebih penggunaan anggran 2014 awalnya Rp 18 triliun menjadi Rp8 triliun. Selain itu, penurunan juga karena dana penyertaan modal hanya Rp6,6 triliun.

Dengan kesepakatan tersebut, artinya pembahasan anggaran akan dimulai.  Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi optimis RAPBD 2015 akan dapat disahkan bulan ini. “Januari sudah tuntas semuanya,” ujar Prasetyo, Kamis (8/1).

Ia mengatakan, Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tinggal ditandangi oleh Dewan dan eksekutif. Rencananya, penandatanganan kesepahaman dilakukan hari ini, Jumat, (9/1).

Begitu selesai ditanda tangani, Prasetyo melanjutkan, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama akan pidato penyampaian Raperda APBD 2015 pada 12 Januari. Besoknya, setiap fraksi menyampaikan pandangan umum mengenai Raperda tersebut. Pembahasan RAPBD 2015 di tingkat komisi, ujar dia, mulai efektif dilakukan pada 19 Januari 2014.

Ia optimistis tidak akan mendapatkan sanksi dari Kemendagri karena terlambat mengesahkan RAPBD 2015. Sebab, RAPBD akan disahkan sebelum tenggat waktu diberikan. “Semuanya akan selesai pakai anggaran baru,” tukasnya.

Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Doddy Riyatmadji menyatakan memberi tenggat kepada Pemprov DKI terkait pengesahan RAPBD 2015. Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 313 Ayat 1, Kementerian memberi waktu 60 hari terhitung KUA-PPAS diserahkan ke DPRD, kepada DKI untuk mengesahkan RAPBD 2015. Pemerintah Provinsi menyerahkan KUA-PPAS pada 13 November 2014 ke Dewan. “Kami masih menunggu,” kata Doddy saat dihubungi, Rabu, 8 Januari 2015.

Doddy mengatakan, jika sampai tenggat waktu RAPBD 2015 tak kunjung disahkan, Pemerintah DKI mendapatkan sanksi. Berdasarkan Pasal 312 Ayat 2 aturan yang sama, sanksinya adalah tidak dibayarkannya hak keuangan kepala daerah dan Ketua DPRD. Menurut dia, sanksi akan dikeluarkan dengan peraturan pemerintah. “Nanti ada PP-nya,” ucap dia.

Selain itu, jika belum disahkan sampai waktu tenggat selama 60 hari, berdasarkan Pasal 313 Ayat 1 aturan yang sama juga, kepala daerah menyusun dan menetapkan anggaran sebesar anggaran tahun sebelumnya. Menurut Doddy, pemakaian anggaran tahun sebelumnya diatur oleh peraturan daerah dan diteken oleh gubernur.

Jika menggunakan anggaran tahun sebelumnya, Doddy menyebutkan jenis kegiatannya akan berbeda. “Tidak akan sama dengan tahun lalu,” ucap dia. Ia mafhum jika sampai mengguanakan anggaran lama. “Boleh-boleh saja,” tandas Doddy.(guruh)