Thursday, 23 November 2017

Ahok Temukan Anggaran Siluman Rp 8,8 Triliun di RAPBD

Senin, 19 Januari 2015 — 8:32 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Anggaran siluman muncul di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015. Tidak tanggung-tanggung nilai mencapai Rp8,8 triliun.

Adanya anggaran tersebut diakui Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. Menurut orang nomor satu di ibukota ini, adanya anggaran tersebut menjadi salah satu sebab molornya pembahasan RAPBD.

“Pembahasan seharusnya sudah rampung pada 23 Januari besok. Tapi karena adanya temuan anggaran siluman itu, sekarang saya tidak akan mempermasalahkan kapan waktu pengesahan akan dilakukan,” ujar Basuki, Minggu (18/1).

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Ahok ini menceritakan kronologis munculnya anggaran siluman tersebut. “Kami (red-Pemprov DKI) sudah selesai menyusun RAPBD. Tiba-tiba enggak tahu dari mana, ada yang kirim surat kepada kami bilang ada program titipan dari DPRD, program anggaran visi misi, dan harus diisi. Sementara itu, DPRD tidak ada yang mengaku,” ucap Ahok.

Anggaran visi dan misi itu, lanjut Basuki, dimasukkan ke pos anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI. Namun, Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati tidak bisa lagi memasukkan anggaran senilai Rp8,8 triliun itu karena sudah tersistem dalam e-budgeting. Anggaran yang dinamakan visi misi itu mencakup anggaran dana sosialisasi SK Gubernur senilai Rp46 miliar setahun dan pengadaan barang serta jasa di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI.

Jika dijumlahkan, maka total dana anggaran menjadi Rp 8,8 triliun. Pria yang akrab disapa Ahok ini pun langsung mencoret anggaran “siluman” tersebut.

“Makanya enggak heran kalau BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) sudah ketemu anggaran ‘siluman’ dua kali di APBD. Sudah disusun, tiba-tiba muncul anggaran Rp8,8 triliun, tetapi mana ada (anggota DPRD) yang mau ngaku. Saya perintahkan Bappeda jangan ganti lagi anggaran itu,” tekan Basuki.

Ia pun tak mempermasalahkan jika nantinya DPRD DKI menolak membahas APBD 2015. “Memang gue pikirin kalau dia (red-DPRD) enggak mau bahas (red-anggaran)? Kita tes aja, di Indonesia kan belum pernah terjadi Gubernur lawan DPRD,” tegasnya.

Apabila pembahasan RAPBD ini sesuai jadwal yang berlaku, maka pengesahan APBD akan dilaksanakan pada 23 Januari 2015. Atas keterlambatan pengesahan APBD ini, Pemprov DKI mendapat surat teguran dari Kemendagri. Seharusnya, Pemprov DKI sudah menyerahkan APBD yang telah disahkan oleh DPRD DKI paling lambat 31 Desember 2014 lalu.

Sekadar informasi, BPKP menemukan adanya anggaran “siluman” pada APBD 2013 dan 2014 di beberapa SKPD, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI. Tak mau hal itu terulang kembali, tahun ini, Ahok mulai tegas dalam menerapkan sistem e-budgeting. Anggaran-anggaran yang dia rasa tidak perlu atau berlebih akan dipangkas atau dicoret.(guruh)