Monday, 22 October 2018

Terkait Kasus Budi Gunawan

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Dari Polri

Selasa, 20 Januari 2015 — 22:21 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah mendengar adanya permohonan pengajuan praperadilan kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan. Untuk itu, KPK menyatakan siap menjalani persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

“Kami akan mempelajari dengan sungguh-sungguh dan tentu saja menjalankan proses praperadilan itu sesuai dengan hukum acara yang berlaku,” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto,  Selasa (20/1) sore.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Ronny F. Sompie menginformasikan bahwa pihaknya telah mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan, Senin (19/1). Salah satu alasannya, lantaran‎ selama penyelidikan Komjen Pol Budi Gunawan ‎tak pernah dimintai keterangan atau diperiksa terkait perkara dugaan penerimaan gratifikasi yang disangkakan KPK kepadanya.

Bambang menegaskan, tidak diperiksanya BG selama proses penyelidikan itu, bukanlah suatu pelanggaran. Sebab, menurutnya, yang menjadi dasar penetapan calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Joko Widodo itu menjadi tersangka adalah ditemukannya dua alat bukti permulaan yang cukup, bukan keterangan tersangka.

“Poin utama dua alat bukti sudah ditemukan. Kedua, jangan lupa potential suspect punya hak ingkar jadi secara commmon sense pengumpulan alat-alat bukti menurut KUHAP, bukan keterangan tersangka,” timpalnya.

KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, Selasa (13/1) siang. Jenderal bintang tiga yang kini menjabat Kepala Lemdikpol ini diduga memiliki rekening gendut dari hasil penerimaan hadiah atau gratifikasi saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi SDM Polri dan jabatan lainnya di Polri sepanjang 2003-2006.

Atas perbuatannya itu, ajudan Presiden RI di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri tersebut disangka melanggar pasal 12 huruf a atau b, pasal 5 ayat 2, pasal 11, atau pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (yulian)