Friday, 24 May 2019

Urus Makam Lewat PTSP Dinilai Persulit Warga

Selasa, 20 Januari 2015 — 8:18 WIB
TPU Pondo Kelapa Jakarta Timur sudah penuh

TPU Pondo Kelapa Jakarta Timur sudah penuh

CAKUNG (Pos Kota) – Warga mempertanyakan pengurusan pemakaman yang dilakukan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) karena dianggap berbelit. Pasalnya, dalam kondisi berkabung dibutuhkan kecepatan dan kepastian.

“Memang iya? Kan keluarga dalam kondisi berkabung. Sulit untuk tenang kalau harus mengurus ke sana-kemari,” kata Muhadi, satu warga.

KOndisi keluarga mendiang yang tengah berkabung juga dirasakan petugas di lapangan. Mereka sering mendapat protes atau bahkan marah karena dianggap mempersulit.

“Kalau keluarga mendiang protes dan bahkan marah sudah biasa. Kita hanya melaksanakan tugas karena sekarang mengurus administrasi itu di PTSP,” kata Ngatno, Kepala UPT Taman Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa, Senin (19/1).

Disebutkan, pihaknya sangat memahami situasi keluarga mendiang yang tengah berduka. Hanya saja, pengurusan administrasi saat ini memang sudah dialihkan melalui PTSP dan melakukan pembayaran ke Bank DKI sesuai retribusi. Baru dengan izin itu pihaknya bisa mengizinkan pemakamannya.

Suwarno, staf Seksi Pemakanan Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Timur, membenarkan jika pengurusan administrasi pemakaman itu sudah ditangani PTSP. Hanya saja, katanya, bisa saja diambil jalan tengah sambil mengurus izin proses pemakaman dilakukan.”Kami memahami jika pemakaman harus sesegera mungkin,” katanya.

Disebutkan, dari 28 TPU yang ada di Jakarta Timur, hanya satu yang masih ada lahan, yakni di TPU Pondok Ranggon. Sedangkan TPU lainnya sudah sangat penuh. Kalau pun ada hanya dilakukan sistem tiban, atau dilakukan pemakaman di tempat yang tidak diperpanjang izinnya.

MAKAM PENUH

Kepala Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Timur, Mimi Rahmiyati, mengatakan sistem pemakaman di Jakarta Timur nantinya akan dilakukan terpadu dan menggunakan alat semacam GPS. “Sehingga bisa diketahui mana makam yang bisa ditempati atau mana yang penuh,” katanya.

Mimi mengakui telah mendengar praktik jual-beli makam di Jakarta Timur oleh oknum tertentu sehingga warga dikenakan biaya mahal. “Untuk itu kedepannya pihaknya tidak ingin hal itu terulang kembali. Sehingga pengurusan dilakukan melalui PTSP,” katanya.

Melalui PTSP maka warga akan dikenakan biaya sesuai dengan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD). “Tentang retribusi biaya makam sudah diatur sesuai dengan SKRD dengan masa aktif selama 3 tahun, jika tidak diperpanjang kemungkinan lahan akan digunakan untuk warga lain” tutur Mimi. (chotim)