Sunday, 23 September 2018

Lebih dari Seribu Guru di Indramayu Pensiun

Kamis, 29 Januari 2015 — 9:35 WIB
Foto-Drs.Eddy Mulyadi, MM Kepala BKD Indramayu.

Foto-Drs.Eddy Mulyadi, MM Kepala BKD Indramayu.

INDRAMAYU (Pos Kota) – Penghentian sementara atau moratorium pengangkatan CPNS khususnya guru cukup membebani sekolah. Dengan adanya moratorium itu jumlah PNS termasuk guru semakin berkurang karena setiap bulan rata-rata PNS terutama guru-guru SD yang memasuki masa pension berjumlah 30 orang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Indramayu Drs.H.Eddy Mulyadi, M.Si saat dihubungi Pos Kota di ruang kerjanya, mengemukakan, jumlah PNS yang pensiun terbanyak dari kalangan tenaga fungsional seperti guru. Guru yang pensiun itu sementara ini tanggungjawabnya akan dirangkap oleh guru-guru kelas yang lain. “Guru-guru kelas merangkap mengisi kekurangan guru. Ada juga tenaga internal dari mereka yang sifatnya kontrak di situ,” katanya.

Ditanya soal moratorium pengangkatan PNS kata Eddy Mulyadi, moratorium diberlakukan hanya untuk formasi jabatan tertentu. “Kalau yang sifatnya pelayanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan masih tetap ada pengangkatan atau tidak terkena moratorium,” katanya.

Menyangkut kualitas tenaga kontrak internal yang dikontrak sekolah menggantikan guru yang pensiun, kata Eddy Mulyadi, justru karena sekolah masih banyak mengangkat tenaga honorer maka dikhawatirkan ada yang tidak sesuai dengan standar kompetensi.

Menurut dia, ketentuan guru itu katanya harus S-1 Pendidikan. “Jadi syarat dasarnya S-1 Pendidikan. Sementara ini ada juga S-1 Non Pendidikan, bahkan ada juga yang bukan S-1 yang mengajar tapi dapat honor. Kalau honor-honor itu sebenarnya internal mereka. Bukan kita yang menyelenggarakan karena nanti akan menjadi beban Pemerintah Daerah. Untuk guru yang sudah PNS ada penertiban. Guru yang bukan S-1 sekarang sudah mulai dibenahi,” katanya.

Jumlah guru yang pensiun sampai sekarang sudah banyak. Jumlahnya diatas 1.000 orang guru. Sekarang ini saja kekurangan jumlah guru sudah mendekati 800 sekian orang. Kekurangan guru itu penanganannya cukup dilematis, karena Pemkab tidak boleh mengangkat tenaga honor sementara penyelenggaraan pendidikan harus terus berlanjut. Pengangkatan guru honor itu kata kepala BKD Indramayu merupakan kebijakan internal Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

Karena tak boleh mengangkat tenaga honor, lama kelamaan akan menjadi beban Dinas Pendidikan. Pertanyaannya sampai kapan beban itu akan bisa ditanggulangi, kata Kepala BKD Indramayu, “Ya sampai ada keputusan dari pemerintah pusat, kapan kita mau diberi formasi untuk mengisi kekurangan guru itu,” ujarnya.

(taryani/sir)