Monday, 19 August 2019

Seluruh PNS DKI Terima Tunjangan Kinerja Daerah Dinamis

Rabu, 4 Februari 2015 — 0:48 WIB
Kepala BPKD DKI Jakarta Agus Suradika menjelaskan soal TKD dinamis.

Kepala BPKD DKI Jakarta Agus Suradika menjelaskan soal TKD dinamis.

GAMBIR (Pos Kota) – Seluruh PNS DKI Jakarta yang diperbantukan di luar lembaga pemprov mendapat hak sama soal Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dinamis yang nilainya sangat menggiurkan. “Semuanya tidak perlu resah karena tunjangan tersebut diberlakukan secara menyeluruh, tidak diskriminatif,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Agus Suradika di Balaikota, Gambir, Selasa (3/2).

Hal itu disampaikan Agus menindaklanjuti keluhan petugas di KPUD, KPID, Bawaslu, KIP, dan lainnya yang disampaikan anggota DPRD Steven Setiabudi Musa sebelumnya. “Mulai tahun ini, tiap pegawai di Pemprov DKI per bulan selain mendapat gaji dan TKD statis, juga ditambah TKD dinamis yang dibayarkan pertriwulan,” kata Agus didampingi Kabid Media Masa Wiwik Wijayanti. Sedangkan untuk pejabat ditambah lagi tunjangan jabatan dan tunjangan transportasi.

Agus mencontohnya seorang lurah atau pejabat eselon IV, bisa membawa pulang Rp 33 juta, jika dapat menjalankan tupoksi sampai 100 persen. “Rinciannya gaji sekitar Rp 2,5 juta, tunjab Rp 0,5 juta, tunjangan transportasi Rp 4 juta, TKD statis Rp 13 juta, dan TKD dinamis Rp 13 juta,” paparnya. Tapi sangat sulit untuk bekerja mencapai 100 persen. “Kalau di BPKD capaian kinerja saat ini sekitar 76 persen. Jadi,  APBD untuk alokasi TKD dinamis sangat memungkinkan terjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa),” tambah mantan Kepala Perpustakaan DKI Jakarta.

Untuk mendapatkan poin kinerja, tiap pegawai diwajibkan melaporkan aktivitas tupoksi yang diverifikasi oleh atasannya. “Input data secara online dilakukan di luar jam kerja yakni mulai jam 15.00 hingga 08.00. Khusus untuk kinerja bulan Januari masih boleh ditulis tangan, selanjutnya harus lewat sistem komputerisasi,”” papar Agus.

Program ini sekaligus untuk mengetahui SKPD yang produktif. “Nanti akan ada evaluasi. Untuk SKPD yang tidak produktif, sesuai rencana gubernur akan dilikuidasi atau digabungkan dengan SKPD lain,” kata Agus menambahkan khusus untuk pejabat eselon II tak perlu menginput data kinerja, melainkan dapat poin dari hasil kinerja anak buah. “Istilahnya kinerja sundulan,” tambahnya.

Khususnya TKD dinamis tidak berlaku bagi pegawai fungsional, seperti guru. “Guru tidak dapat TKD dinamis, tapi TKD statis mereka telah dinaikkan sebesar Rp 1,5 juta,” ungkapnya. (Joko)

  • San Wani

    PEMDA DKI kejam sama para guru

    • Muhamad Yusuf

      Jepang setelah dibom atom AS, yang ditanya adalah berapa jumlah guru yang tersisa. guru pak yang mendidik generasi penerus bangsa. Kenapa diskriminasi katanya semua PNS DKI, apakah guru bukan PNS DKI????? SK saya ditandatngani gubernur DKI Jakarta. Diskriminasi yang terlalu berlebihan. Apakah anda (Pak Agus, mantan wakadis pendidikan) merasa guru tidak bekerja seperti golongan struktural? banyak org yg bekerja hanya menghadapi kertas dan komputer pak. guru bekerja menghadapi anak, yang tiap tahun berganti, pasti berganti pula situasi dan kondisinya. Tolong dipikirkan dunk pak.

      • adam bahtiar, spd

        Ya, guru objek penderita, selalu nrimo sekalipun di turunkan, coba aja.

  • T’Tindas

    waduhhh untuk ke 2 X nya guru disamakan TKD nya dengan Gol 1, sapa pun gubernurnya guru tetep masyarakat kelas 2 di PEMDA DKI. Hebattttttttttt

  • San Wani

    ya memang yang ngurus Pemerintah DKI tidak merasakan alias tidak instropeksi diri dia bisa jadi pejabat karena siapa ?

  • Bang Jali

    bagaimana bisa guru PNS DKI dibedakan dengan Pegawai PNS DKI Ngawur aja ini kan tidak menunjang anak didik ! wah Kacau nih! tolong dicari solusinya dong!

  • ok

    kalo tidak adil…bakal kualat sama guru

  • Saronah Imut

    Waduh… Pemda dki bakal kualat sama guru. Kenapa sih guru slalu dianaktirikan ? Sama2 PNS… Kaco nih…

    • Titin

      tkd dinamis buat pns struktural benar2 fantastis tkd buat guru benar2 meringis,sekarang aja TKD bln Maret belum jelas kpn cairnya , Pendidikan S1 dan S2 yang dicapai guru dengan biaya pendidikan luar biasa, TKD nya dibawah pegawai struktural yang cuma lulusan SMA ouw ouw ouw……. guru benar2 Umar bakrie di DKI jakarta.

  • Dian Anggraini

    Guru itu PNS fungsional. tunjangannya berdasarkan angka kredit sejak jaman pak SBY disediakan tunjangan bagi guru dari sumber apbn. jadi kl dapat TKD dinamis juga, maka akan menjadi duplikasi anggaran, jadi salah secara hukum

    • hadi

      kalau ga tahu, jangan komentar lah. komentar anda ngawur !!!

      • Dian Anggraini

        maaf kalo salah. yang benar menurut agan bagaimana?

  • bingeitono

    Aduh hebatnya gubernur dki belajar sama siapa ya ?

  • Umar Bakri

    Contoh aturan yang diskriminatif. Musibah apabila para guru mengutamakan kuantitas di dalam bekerja daripada mengutamakan kualitas (ingat, tugas guru bukan memproduksi barang). Tugas seorang guru tidak akan dapat diselesaikan di sekolah. Para pembuat kebijakan, jangan ajari PNS memanipulasi data/laporan untuk mendapatkan TKD dinamis.

  • Usman Ham

    Janganlah merasa tinggi dari guru, karena tanpa ada guru tidak ada seorang manusiapun yang langsung jadi pejabat.