Saturday, 22 September 2018

APBD Belum Beres, Pembangunan di Jakarta Bakal Molor Lagi

Minggu, 8 Februari 2015 — 7:55 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Pembangunan di Jakarta dipastikan akan terlambat lagi. Sebab, Kementerian Dalam Negeri menolak mengoreksi APBD 2015, karena tidak lengkap. Draf Perda dikembalikan ke Pemprov DKI Jakarta.

“DKI sudah menyerahkan APBD, tapi belum lengkap. Kita sudah kembalikan. Jadi, apa yang akan dikoreksi?”  kata   Doddy Riyatmadji, juru bicara Kemendagri, saat dihubungi, Sabtu (7/2).

Data APBD senilai Rp73,08 triliun itu tidak lengkap pengunaan anggaran secara keseluruhan, termasuk penggunaan anggaran kegiatan hingga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tingkat tiga.

“Kami kembalikan untuk dilengkapi dan Senin (9/2) supaya dikirim lagi ke Kemendagri. Jika pengembalian terlalu lama, akan berpengaruh terhadap rencana pembangunan di ibukota,” ucapnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengakui  APBD 2015 telah dikembalikan oleh Kemendagri. “ Ada lampiran yang kurang,” katanya. Tetapi ia tak menjelaskan detail lampiran kekurangan dimaksud.

MINTA DICORET

Koordinator advokasi dan investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Apung Widadi, mengimbau Kemendagri mengoreksi APBD secara teliti.  Pasalnya, APBD Rp73,08 triliun tersebut mengalokasi anggaran sebesar Rp19 triliun hanya untuk membayar gaji pegawai, dimana Rp10,2 triliun di antaranya digunakan untuk pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD).

“Peningkatan TKD dalam APBD 2015 ini perlu ditinjau oleh Kemendagri karena politik anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  lebih memihak birokrasi dari pada kepentingan rakyat,” katanya. “Coret saja alokasi anggaran yang tak pro publik.”

Ia heran DPRD mengesahkan APBD itu. Apung mempertanyakan efektifnya kontrol Dewan atas program-program dan pengalokasikan anggaran.

Dicontohkan, dari 13 program unggulan DKI dalam APBD 2015, tak ada satu program pun yang nilainya menyamai dana yang dialokasikan untuk pembayaran TKD. Dana peningkatan kualitas pendidikan saja hanya sebesar Rp 5,74 triliun.

Seperti diketahui, Gubernur Ahok menaikkan penghasilan PNS  DKI hingga rata-rata Rp20 juta/bulan, sehingga gaji dan tunjangan seorang lurah yang semula Rp13 juta, membengkak menjadi Rp33 juta, dan gaji serta tunjangan camat melejit menjadi Rp48 juta/bulan. Begitu pula  kepala dinas dan walikota yang bisa mencapai Rp85 juta/bulan. (john)