Wednesday, 14 November 2018

Buang Sampah Sembarangan, Diadili dan Didenda Rp 150 Ribu

Senin, 9 Februari 2015 — 21:40 WIB
Pembuang sampah di jalan yang dijaring pada OTT oleh Satpol PP disidangkan di PN Jaksel

Pembuang sampah di jalan yang dijaring pada OTT oleh Satpol PP disidangkan di PN Jaksel

PASAR MINGGU (Pos Kota) – Tertangkap tangan membuang sampah sembarangan, 26 orang diseret Satpol PP Jakarta Selatan ke sidang yustisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika mengulangi perbuatannya, pelanggar diancam dikenakan kurungan badan sesuai Perda No 3/2013 tentang pengelolaan sampah di DKI.

“Ampun Pak Hakim, saya salah. Tapi sebelum-sebelumnya yang membuang sampah di jalan tidak dirazia dan disidang seperti ini?” tanya Kaharudin,56 kepada hakim Pudji Tri Rahardi di PN Jaksel, Senin (9/2).

Warga Pengadegan ini mengaku sudah biasa membuang sampah di jalananĀ  dekat rumahnya di kawasan Pengadegan, Pancoran. Itu sebabnya ia shock saat disergap Satpol PP seraya menyita KTP. Terlebih lagi Kaharudin harus membayar denda Rp150.000. “Saya kapok dah buang sampah sembarangan.”

Dalam sidang yustisi itu, Satpol PP melimpahkan 26 pembuang sampah dan 64 pedagang kaki-5 serta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Para pelanggar itu rata-rata harus membayar denda antara Rp100.000-Rp150.000 dengan total denda Rp8.197.000.

Syamsudin Noor, Walikota Jaksel menjelaskan semua warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya akan dipidanakan.

“Saya sudah mengeluarkan Instruksi No 32/2015 tentang pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya,” ujarnya.

Camat dan lurah ditugaskan turun langsung pada OTT di lokasi rawan pelanggaran dan memproses pelanggar ke persidangan.

Kepala Satpol PP Jaksel, Sulistiarto menuturkan hasil operasi sepekan terakhir, 90 perkara diajukan ke PN Jaksel meliputi pelanggar yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan, pedagang kaki-5 dan PMKS sesuai Perda No 3/2013 dan Perda No 8/2007.

“Jika pelanggar mengulangi perbuatannya, akan dikenakan sanksi maksimal atau bahkan kurungan badan,” ancam Sulis. (Rachmi)