Wednesday, 19 June 2019

Mensos: Anggaran Bansos Mencapai Rp85 Triliun di 17 Kementerian

Selasa, 10 Februari 2015 — 12:06 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA (Pos Kota) – Anggaran bantuan sosial (bansos) tahun 2015 mencapai Rp85 triliun dan tersebar di 17 kementerian/lembaga terkait. Kementerian Sosial mendapat jatah Rp 5 triliun.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjellaskan, bansos diantaranya tersebar di Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sebagainya.

“Total Bansos dalam APBN-P 2015 belum diketahui besarannya berapa. Jadi, baru tanggal 12 Februari ini akan ada keputuan dari DPR,” kata Khofifah, Selasa (10/2).

Kemensos, lanjutnya, segera mengkoordinasikan bantuan sosial (Bansos) di 17 kementerian/lembaga terkait, soal masukan dari kalangan masyarakat.

“Masukan tersebut, misalnya untuk Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan agar meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat, serta menurunkan kemiskinan 4-5 persen pertahun bisa tercapai,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, pemerintah manargetkan penurunan jumlah kemiskinan selama lima tahun (2014-2019), sebesar 4 persen dan kontribusi Kementerian Sosial (Kemensos) 1 persen.

“Kontribusi penurunan jumlah kemiskinan Kemensos per tahun sebesar 0,2 persen dalam lima tahun ke depan.”

Salah satu program Kemensos untuk pemberdayaan masyarakat miskin, lanjutnya, adalah melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), baik yang berada di perkotaan maupun di perdesaan.

Terkait perlidungan sosial masyarakat, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan turunannya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang berinduk pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang validasi datanya ada di Kemensos.

Bagi masyarakat yang belum mendapat perlindungan sosial, Kemensos mengajukan buffer (tambahan bantuan) bagi 500.000 Rumah Tangga Sasaran (RTS) baru.

“Dari 15,5 juta keluarga sasaran, 500.000 RTS itu baru diajukan dan hasilnya di APBN-P masih menunggu dan belum diketahui bagaimana hasilnya, ” kata Khofifah.

Kemensos juga menyiapkan buffer bagi 1,7 juta penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berbasis personal bukan rumah tangga, melalui lembaga, seperti panti sosial anak dan lanjut usia terlantar dan panti rehabilitasi psikotik.

“Semuanya terus diperbarui data dan diawasi pelaksanaannya secara berkala oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos,” tandasnya.

(tri/sir)