Tuesday, 25 September 2018

Jokowi Kok Lupakan ESEMKA

Mobnas, Jangan Jadi Mobmas, Mobil Malaysia

Jumat, 13 Februari 2015 — 7:17 WIB
Proton mobil buatan Malaysia

Proton mobil buatan Malaysia

JAKARTA (Pos Kota) –  Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan bila  DPR tetap mendukung program pemerintahan. Selama program itu untuk kepentingan bangsa, negara dan kesejahteraan rakyat. Termasuk program mobil nasional (Mobnas) yang bekerjasama dengan Proton Malaysia.

Meski begitu, Taufik mengingatkan pemerintahan Jokowi-JK , agar mengutamakan  mengembangkan mobil Esemka daripada Proton.

“Sejauh ini kerjasama itu katanya antara perusahaan atau bisnis to bisnis (B to B), bukan antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia atau G to G. Tapi, kehadiran Presiden Jokowi dalam penandatanganan kerjasama itu dipertanyakan, kenapa tidak mengembangkan Esemka?” tanya Taufik Kurniawan dalam dialektika demokrasi ‘Industri otomotif kenapa menggandeng Proton?” bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dodi Reza Alex Noerdin dan pengamat politik ekonomi Ichsanuddin Noersy di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (12/2).

Apakah  bekerjasama dengan Proton, lanjutnya,  di tengah kondisi politik dalam negeri membutuhkan keputusan cepat dan tepat Presiden RI terkait konflik Polri dan KPK, iklan TKI yang melecehkan bangsa Indonesia. “Apakah kerjasama itu atas dorongan pihak tertentu? Kalau benar, sungguh mudahnya Jokowi melupakan Esemka,” ujarnya.

Taufik menilai,  kebijakan Mobnas itu harus terintegrasi dengan seluruh kementerian yang ada. Misalnya menyangkut mesin, body, baja, tenaga kerja dan sebagainya sehingga sebuah produk itu 100 % aseli Indonesia. “Jadi, DPR akan mendukung selama program itu bukan untuk pencitraan, melainkan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. Maka jangan sampai Mobnas menjadi Mobmas-mobil Malaysia,” katanya.

Selain itu kata Taufik, Presiden Jokowi butuh juru bicara, agar apa yang akan dikerjakan atau kebijakan yang akan dibuat sampai kepada rakyat dengan benar. “Menteri-menteri pun harus memback up program dan kinerja Presiden. Sedangkan kewajiban DPR RI adalah mengontrol, mengawasi dan membantu mencari solusi,” pungkasnya.

Anggota DPR Frakasi Golkar, Dodi Reza,  mengatakan  tidak mempermasalahkan Malaysia memperluas sayap perusahaan Proton di Indonesia untuk Mobnas. “Namanya juga B to B, maka kehadiran Jokowi juga tidak masalah meski dipertanyakan banyak kalangan. Yang penting jangan sampai ada intervensi pemerintah dalam bisnis, jangan ada perlakuan khusus. Tapi, kalau benar-benar menjadi kebijakan Mobnas, itu tidak tepat,” katanya. (rizal)