Sunday, 17 December 2017

Sebagian Besar Pengprov PBSI Tolak Pemberhentian Icuk

Kamis, 26 Februari 2015 — 9:10 WIB
Icuk Sugiarto (ist)

Icuk Sugiarto (ist)

JAKARTA (Pos Kota) – Pemberhentian Ketua Pengrov PBSI DKI Jakarta, Icuk Sugiarto yang dilakukan Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) secara sepihak, ditanggapi sebagian besar pengurus pengprov se-Indonesia dengan aneh. Mereka sepakat menolak pemberhentian Icuk karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( AD/ART).

“Hasil rapat pleno, lebih dari 2/3 pengrov yang hadir menolak pemberhentian saya. Mereka tetap mendukung saya menjadi ketua PBSI DKI Jakarta. Saya masih punya ruang untuk melakukan pembelaaan dan  Pengprov punya hak menolak hasil munaslub kalau tidak sesuai AD/ART dan tidak diakui olah KONI wilayah,” kata juara dunia bulutangkis 1983 itu, kemarin.

Sebelumnya, Icuk dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan alasan tidak menjalankan keputusan PP PBSI. Icuk  dianggap melanggar Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBSI 2012–2016. Surat pemberhentian ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PP PBSI Gita Wirjawan dan Sekjen Anton Subowo.

SEWENANG-WENANG

Icuk Sugiarto menuding keputusan PP PBSI yang memberhentikan dirinya merupakan bentuk dari kesewenang- wenangan. Padahal, Icuk sudah menjalankan tugasnya dengan berpegang teguh kepada Pasal 25 ayat 2 AD/ART PBSI. Sehingga tidak mau melantik Pengkot hasil Muskotlub pimpinan Arifin Wiguna, 23 Maret 2014, yang dinilai tidak sah. Pasalnya, saat itu kepengurusan Syumsul Hilataha baru berakhir masa baktinya pada Desember 2014.

Kemudian kepengurusan Syamsul mengadakan Muskot, 29 Desember 2014. Dari Muskot tersebut, terpilihlah Andy Pantjoro sebagai Ketua Umum Pengkot PBSI Jakarta Timur dengan dihadiri KONI Wilayah Jakarta Timur dan Wakil Walikota Jakarta Timur. Ironisnya, PP PBSI justru melantik Pengkot pimpinan Arifin Wiguna yang sesungguhnya adalah kewenangan Pengprov.

“Bagaimana saya melantik kepengurusan Arifin Wiguna tanpa ada surat persetujuan dari KONI Wilayah Jakarta Timur,” tandasnya. (junius)