Sunday, 15 September 2019

Guru Besar IPB

Kabut Asap Pembakaran Hutan Harus Diwaspadai Pemerintah

Jumat, 27 Februari 2015 — 14:47 WIB

BOGOR (Pos Kota) – Kabut asap akibat pembakaran hutan, harus diwaspadai pemerintah. Pelaku pembakaran hutan yang menimbulkan dampat asap, juga harus dihukum berat dan berlapis. Peringatan ini disampaikan sebagai langkah antisipasi, mengingat setiap bulan Juni hingga Oktober, selalu saja ada kebakaran.

“Titik panas (hotspot) pada Januari sudah terdeteksi di beberapa wilayah Aceh dan Sumatera. Saat ini masih ada sekitar 30 hotspot, belum dalam kategori berbahaya,”kata Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Dr Ir Bambang Hero Saharjo ditemui di Kampus Baranangsiang.

Menurut Prof Bambang, titik panas akan menurun pada April. Namun jika tidak ada langkah antisipasi, maka puncak kabut asap bisa muncul lagi d bulan Juni hingga Oktober 2015 mendatang.

Ia menambahkan, data dua tahun terakhir, ada sekitar 250 hingga 300 titik panas sepanjang Juni-Oktober. Daerah yang rentan itu, wilayah Aceh, Sumatera, dan Kalimantan.

“Dari data kami, jumlah titik panas dan sebarannya masih sama. Artinya langka pemerintah belum terlihat dalam upaya pencegahan kebakaran yang menimbulkan kabut asap,”ujarnya.

Ia berpendapat, pembakaran hutan dan lahan, merupakan kejahatan luar biasa.

Pada 2006 kebakaran hutan dan lahan di Indonesia hampir 30.000 lokasi yang pada 2014 turun ke 25.000 lokasi.
“Kita masih kalah dibandingkan dengan Myanmar yang pada 2006 terdeteksi 19.000 lokasi dan pada 2014 melonjak jadi 38.000 lokasi. Tapi kita malu saja, selalu diprotes negara tetangga karena dampak asap,”paparnya.

Tekad Indonesia menurunkan kebakaran 20 persen per tahun harus didukung dan direalisasikan. Namun dirinya pesimis, karena penurunan 5.000 lokasi titik api dalam kurunwaktu 8 tahun membuktikan target itu gagal.

Menurut Bambang, kebakaran hutan dan lahan yang saat ini sedang marak terjadi di Riau. Lokasi ini dalam areal perkebunan kelapa sawit atau tanaman industri.

“Pembakaran adalah metode tercepat dan termurah mempersiapkan lahan dan mendapatkan unsur hara dari abu untuk lahan sebelum penanaman. Kalau pakai cara lain, sangat mahal,”ungkapnya.

Untuk itu, dirinya mendukung pemberlakuan hukuman berat terhadap pelaku terutama menyasar korporasi agar jera.

(yopi/sir)