Sunday, 17 February 2019

Tanggapi Rencana Pegawai KPK Demo, Ruki Siap Mundur

Selasa, 3 Maret 2015 — 6:28 WIB
Plt Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki (rihadin)

Plt Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki (rihadin)

JAKARTA (Pos Kota) – Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menggelar aksi di gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/3) pagi. Hal ini menyusul putusan pimpinan KPK yang melimpahkan kasus bekas calon Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan (BG) ke Kejaksaan Agung.

Berdasarkan informasi yang Pos Kota terima, rencananya, aksi  digelar di lobi gedung KPK sekitar pukul 09:00. Aksinya, antara lain penandatanganan pada kain putih berisi pernyataan sikap pegawai terkait putusan pimpinan KPK kemarin.

Pernyataan sikap itu antara lain pertama, menolak putusan pimpinan KPK yang melimpahkan kasus BG ke kejaksaan. Kedua, meminta pimpinan KPK mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan praperadilan kasus BG.

“Lalu, ketiga, meminta pimpinan menjelaskan secara terbuka strategi pemberantasan korupsi KPK kepada pegawai KPK,” kata sumber Pos Kota di KPK, Senin (2/3) menjelang tengah malam.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki mengaku belum mendengar rencana aksi  anak buahnya itu. Ia pun merasa tidak yakin akan digelarnya aksi tersebut.

“Saya tidak mendengar seperti itu, dan juga saya harus katakan bahwa saya tidak yakin ada hal seperti itu,” timpalnya, semalam.

Namun, menurutnya, bila memang nanti aksi tersebut digelar maka ia akan mengingatkan kepada anak buahnya, bahwa yang mengangkat dirinya menjadi Plt Ketua KPK adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu ia akan menyampaikan ke Jokowi mengenai aksi protes, sebab, Ruki bertanggungjawab langsung kepada Jokowi yang mengangkatnya.

“Kalau Presiden kemudian menilai bahwa saya tidak firm, oh dengan senang hati. Toh saya juga tidak mencari kerja. Saya nothing to lose lah. Saya juga tidak mencari pekerjaan kok ke sini,” ujarnya.

Bahkan, apabila  pegawai KPK menuntut Ruki mundur dari jabatan Plt Ketua maka mantan polisi dan anggota DPR RI ini siap mundur. Namun, tentu saja prosesnya harus melalui Presiden.

“Turun, saya turun. Dengan menjadi ketua KPK itu, turun saya. Tetapi kalau memang kalau saya ini ada penolakan dari bawah ya monggo, silahkan saja. Buat saya itu tidak jadi masalah. Tetapi kita kembalikan saja prosedur kepada Presiden,” tuntasnya. (yulian)