Thursday, 19 September 2019

Keberadaan Kepala Staf Kepresidenan Digugat ke MA

Senin, 9 Maret 2015 — 18:38 WIB
Istana Merdeka

Istana Merdeka

JAKARTA (Pos Kota) – Koalisi Penegak Konstitusi  mendaftarkan uji materil Perpres No. 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Kepresidenan ke Mahkamah Agung (MA), Senin (9/3).

Alasan gugatan, karena keberadaan kantor staf presiden, baik dari segi kewenangan dan fungsi saling tumpang tindih dengan institusi negara lainnya.

“Seperti fungsi kantor staf kepresidenan sebagai pengawas kepemimpinan Jokowi-JK dan komunikasi politik  sudah dicover (dijalankan) oleh Menko, tugas Wapres, Sesneg, Seskab, BPKP,” terang
juru bicara  Koalisi Penegak Konstitusi, Erfandi  di Gedung MA, Jakarta, Senin (9/3).

Oleh karena itu, pihaknya mendesak MA segera memprioritaskan dan mencabut Perpres No. 26 Tahun 2015 ini.

Koalisi ini adalah  gabungan relawan aliansi pemuda, tenaga ahli DPR Bidang Legislasi, forum kajian hukum dan konstitusi dan praktisi hukum.

PEMBOROSAN

Erfandi melanjutkan Pepres ini melanggar Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

UU Kementerian Negara membatasi kementerian  34 orang, dengan keberadaan lembaga yang disetarakan dengan kementerian maka jumlah kementerian menjadi 35.

“Selain dugaan pelanggaran tersebut, otomatis dengan adanya lembaga tersebut terjadi pemborosan keuangan negara, untuk mengaji sekitar 100 orang dari berbagai eselon.” (ahi)