Tuesday, 20 November 2018

Katanya Akan Perkuat KPK, kok, Koruptor Diberi Remisi

Senin, 16 Maret 2015 — 5:10 WIB
Ucha 16 Maret

DI masa pemerintahan SBY, remisi untuk napi koruptor diperketat lewat Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012. Tapi di era pemerintahan Jokowi-JK, justru remisi untuk napi koruptor diperlonggar. Alasannya, tak boleh mendiskriminasi sesama napi. Kalau begini caranya, koruptor kapan kapoknya? Lalu di mana janji Presiden Jokowi bahwa akan perkuat KPK. Sebab kebijakan Menkumham Yasoma Laoly ini justru memperlemah KPK.

Ketika koruptor diperketat remisinya oleh Menkumham Amir Syamsuddin, kalangan DPR tidak setuju. Anggota DPR dari PDIP Tjahyo Kumolo kala itu menuduh, pemerintah menabrak aturan hukum sekedar untuk pencintraan. Sekarang PDIP sedang berkuasa, maka Menkumhamnya yang juga orang PDIP segera mencabut PP tersebut. Kini terpidana koruptor boleh ketawa-ketiwi, karena selama menjalani hukuman nanti akan mendapat remisi dari pemerintah.

Ada sejumlah alasan dikemukakan Menteri Yasona. Selain untuk mengurangi beban LP yang semakin padat, juga karena remisi itu sudah menjadi hak setiap napi, apapun jenisnya. Itu artinya, napi jenis begal motor dan begal uang negara, akan diberlakukan sama. Menurut istilah Menkumham, “Jangan ada diskriminasi.”

Tapi hendaknya diingat, dampak begal motor tak semasif begal harta negara. Ketika penjahat sepeda motor itu beraksi, kerugian yang diderita hanya pemilik kendaraan itu saja. Tapi jika begal harta negara yang beraksi, rakyat Indonesia seluruhnya terkena dampaknya. Dana yang mestinya untuk menyejahterakan rakyat, ludes ditilep para koruptor.

Maka memberi remisi pada koruptor, sama saja menyakiti hati rakyat. Banyak sekolah rusak, karena korupsi. Banyak jembatan putus dan murid kecebur, juga dampak daripada korupsi. Maka memberikan remisi pada koruptor, sama saja memanjakan para begal harta negara. Mereka akhirnya takkan jera berbuat jahat, karena di penjara pun nantinya akan dapat pengurangan hukumam.

Jokowi pernah berjanji, akan memperkuat KPK. Tapi cara kerja Menkumham Yasona Laoly justru memperlemah KPK. Percuma KPK nangkepi koruptor, jika hukumannya diperingan. – gunarso ts

 

 

  • I.J.A. Tour & Travel

    salut dengan semua sandiwara ini… mau dibawa kemana bangsa ini…