Tuesday, 18 September 2018

Tersangka Korupsi Perizinan

Mantan Pejabat Pemkot Jaksel Mangkir Dari Panggilan Jaksa

Rabu, 18 Maret 2015 — 23:45 WIB
Gedung Bundar-Jampisdus

Gedung Bundar-Jampisdus

JAKARTA (Pos Kota) – Setelah dua tahun mangkrak,  akhirnya Kejaksaan Agung memeriksa  tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan  pencucian uang di Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan Pemda DKI Jakarta‎, Raden Suprapto.

Namun, sayangnya agenda  pemeriksaan tidak dapat dilakukan karena tersangka berdalih  sakit. Tersangka sampai kini, tidak dikenakan status pencegahan berpergian ke luar negeri (Cegah) dan tidak ditahan.
“Tim penyidik mengagendakan tersangka untuk diperiksa hari ini (Rabu), tapi tidak hadir. Dengan alasan sakit,” kata Kapuspenkum Tony Tribagus Spontana, di Kejagung, Rabu (18/3).

Raden Suprapto ‎adalah mantan Kepala Suku Dinas (Kasudin) Tata Ruang Jakarta Selatan ditetapkan tersangka menyangkut  izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pembuatan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD). Dia ditetapkan sebagai tersangka sejak Oktober 2013 sesuai surat perintah penyidikan (Sprindik) No: Print-103/Fd.1/10/2013 tanggal 4 Oktober 2013.

Sebelum ini, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) R Widyopramono menegaskan perkara itu tidak dihentikan, tapi terus berjalan dan akan dituntaskan sesuai ketentuan perundangan.

Kejagung  menetapkan Raden Suprapto sebagai tersangka setelah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup, sehingga kasus ini ditingkatkan ke penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) No: Print-103/Fd.1/10/2013 tanggal 4 Oktober 2013.

Dalam kasus ini, Raden Supraptor diduga korupsi terkait  perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta pembuatan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) dan tindak pidana pencucian uang antara tahun 2004-2012 saat  menjadi Staf Tata Usaha Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan maupun sebagai Kasi Tata Ruang Kecamatan Tebet, pada Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan.

Diduga dalam pengurusan izin-izin tersebut, Raden   menerima sejumlah uang dalam pengurusannya yang jumlahnya bervariasi mulai dari Rp 225.000 hingga Rp 1,8 miliar.

Dia dijerat Pasal 12 a atau 12 b Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH. Ancaman  20 tahun penjara. (ahi)