Wednesday, 19 September 2018

Terkait Dugaan Korupsi SDA, KPK Periksa Mantan Anggota DPR

Jumat, 27 Maret 2015 — 17:16 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan anggota Komisi VIII DPR, Nurul Iman Mustofa untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2012-2013 yang menjerat mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali (SDA), Jumat (27/3).

Sayang Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha tidak bisa memberikan informasi lebih rinci mengenai keterkaitan Nurul dalam kasus SDA. “Informasi itu ada di penyidik. Saya tidak diberi kewenangan menyampaikannya,” kata dia.

Sebelumnya, penyidik KPK juga sudah beberapa kali memeriksa sejumlah mantan anggota Komisi VIII DPR RI. Di antaranya, mantan anggota DPR Fraksi Golkar, Zulkarnaen Djabar dan Chairun Nisa.

KPK menetapkan SDA tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 2011-2013 di Kementerian Agama. Dalam penyelenggaraan ibadah haji yang menelan anggaran sampai Rp1 triliun itu, SDA diduga telah menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Merasa tidak bersalah, SDA mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/2). Namun, langkah SDA tersebut tak membuat KPK gentar untuk tetap melanjutkan perkara itu.

Bahkan, mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu sudah tiga kali menolak hadiri panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka.

Kuasa hukum SDA, Andreas Nahot Silitonga sebelumnya menghendaki agar KPK untuk sementara menghentikan proses penyidikan sebelum sidang praperadilan membuahkan putusan. Namun agenda pemeriksaan kali ini membuktikan bahwa upaya praperadilan itu tak memberikan pengaruh banyak.

Terkait dugaan korupsi haji, SDA dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 KUHPidana. (yulian)