Tuesday, 20 August 2019

Sahkan Pengurus Golkar Versi Agung Laksono

Hakim PTUN Batalkan Keputusan Menkumham

Rabu, 1 April 2015 — 19:35 WIB
Suasana sidang gugatan Parta Golkar di PTUN Jakarta

Suasana sidang gugatan Parta Golkar di PTUN Jakarta

CAKUNG (Pos Kota) – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam putusan selanya mengatakan keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengakui kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono belum sah dan harus menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan tetao.

Keputusan hakim PTUN ini menjawab  gugatan Partai Golkar kubu Aburizal Bakri, terhadap  keputusan Menteri Hukum dan HAM  yang mengakui Partai Golkar pimpinan Agung Laksano.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, mengatakan, PTUN telah mengeluarkan penetapan menunda pelaksaan SK Menkumham.

“Kepengurusan DPP Golkar yang sah mulai hari ini adalah kepengurusan hasil munas Riau 2009 yang dipimpin Aburizal Bakrie dan Idrus Marham,” katanya usai sidang di PTUN di Jalan Sumarno, Cakung, Jakarta Timur, Rabu (1/4). Jadi bukan hasil Munas Bali maupun Ancol.

Kuasa hukum Partai Golkar versi Ical, yakni  Yusril Izha Mahandera mengatakan, dari putusan tersebut, majelis hakim PTUN juga telah memerintahkan kepada Menkumham  menunda pelaksanaan SK menkumham yang mensahkan kubu Agung Laksono sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.

“Majelis hakim juga melarang Menkumham membuat Surat Keputusan lain sebagai tindaklanjut atas Surat Keputusan yang ditetapkan ditunda pelaksanaannya,” ujar Yusril

Dengan putusan penundaan ini, lanjut Yusril, kepengurusan DPP Golkar Agung Laksono tidak boleh mengambil tindakan administratif dan politik apapun juga. Termasuk melakukan pergantian pimpinan fraksi Partai Golkar di DPR yang rencananya akan di paripurnakan besok. (Ifand)