Sunday, 15 September 2019

15.000 Pekerja Kontrak Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Kamis, 2 April 2015 — 12:49 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Sebanyak 15.000 pekerja kontrak perorangan  pemprov DKI Jakarta  dilindungi BPJS Ketengakerjaan. “Ke 15.000 pekerja kontrak yang dipekerjakan di SKPD (satuan kerja perangkat daerah) atau UPD (Unit perangkat daerah)  dan di 267 kelurahan se-DKI Jakarta,” jelas Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Rizani Usman, Kamis (2/4)

Belasan ribu pekerja kontrak ini, lanjutnya didaftarkan dalam program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian). Rizani mengungkapkan, pihaknya sudah menandatangani  Kesepakatan Bersama (MOU) dengan  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Rabu (1/4) di Balai Kota Jakarta.

Menurutnya, pekerja kontrak perorangan ini adalah pekerja penanganan  segera dan pekerja harian lepas  yang dilindungi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) yang iurannya dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan dasar perhitungan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta.

“Pekerja kontrak perorangan mempunyai risiko yang tinggi seperti menebang pohon-pohon tua yang ada di seluruh DKI Jakarta, membersihkan wilayah-wilayah yang terkena banjir serta memperbaiki fasilitas umum yang sudah rusak, sehingga diperlukan perlindungan sosial,” ujar Rizani.

Saat ini di Kanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, terdaftar 46.334 peserta perusahaan dengan jumlah peserta tenaga kerja sebanyak 3.713.207 orang.  Hingga  dengan bulan Februari tahun 2015,  BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta telah membayarkan jaminan sebesar Rp614.3 miliar.

Jumlah itu untuk seluruh program dimana yang terbesar dibayarkan melalui program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp574,7 miliar untuk 22.343 orang peserta yang mengambil Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp26,7 miliar untuk 1.047 kasus kecelakaan kerja, Jaminan Kematian sebesar Rp11,8,5 miliar untuk 574 kasus.(tri/yo)