Sunday, 15 September 2019

Ahok Tetap Larang PNS DKI Rapat di Hotel

Sabtu, 4 April 2015 — 7:47 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA (Pos kota) – Kendati larangan rapat di hotel sudah dicabut pemerintah pusat, namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tetap melarang pegawai Pemprov DKI rapat di hotel. Ini dilakukan Ahok demi penghematan anggaran.

“Kalau bisa PNS rapat di gedung-gedung wali kota yang gede gitu saja, ngapain lah pakai hotel. Gedung-gedung kantor Wali Kota itu besar, seribu orang juga bisa masuk, pokoknya kami penginnya hemat duit lah ya untuk hal-hal seperti itu,” kata Ahok, kemarin.

Sebelumnya  Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi sudah mencabut larangan PNS rapat di hotel.

Yuddy mengizinkan PNS menggelar rapat di hotel selama dikelola oleh pemerintah dan melibatkan pihak ketiga. Bentuk kegiatan yang diperbolehkan dilaksanakan di hotel seperti seminar, simposium, penyuluhan atau sosialisasi.

Pada akhir tahun lalu, pemerintah mengeluarkan edaran larangan bagi instansi pemerintahan untuk menggelar aktivitas di hotel dan restoran dengan alasan penghematan anggaran. Yuddy juga mengatakan, akan memberikan sanksi bagi PNS yang masih menggelar rapat di hotel.

Ahok sudah memerintahkan inspektorat mengawasi kebijakan tersebut. “Saya sudah perintahkan agar inspektorat mengawasinya,”kataanya.

Laode Jumaidin Ketua Forum Warga Peduli Jakarta, mengatakan pelarangan tersebut tidak tepat. “Apalagi alasannya efisiensi,”katanya.

Menurut Laode, rapat di hotel tersebut justru akan mampu memutar perekonomian masyarakat.
“Bayangkan berapa jumlah makanan dan minuman untuk rapat rapat tersebut. Ini justru menggairahkan ekonomi. Justru APBD tersebut harusnya ditujukan untuk pemicu tumbuhnya ekonomi. Jangan dilihat dari anggaran semata,”tandasnya. (John)