Thursday, 23 November 2017

Pemprov DKI Pangkas Anggaran Hingga Rp 3,8 Triliun

Senin, 6 April 2015 — 7:10 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Beberapa alokasi anggaran strategis terpaksa dipangkas Pemprov DKI Jakarta. Menyusul digunakannya pagu anggaran tahun 2014 dalam pembiayan pembangunan ibukota tahun ini.

Pemangkasan anggaran ini tidak tanggung-tanggung besarannya mencapai Rp3,8 triliun. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budihartono, mengungkapkan dana triliun tersebut diperoleh dari selisih dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2015 yang disesuaikan dengan pagu anggaran belanja daerah APBD DKI 2014.

“Selisih itu didapat, dari pagu belanja daerah dalam KUA-PPAS 2015 sebesar Rp 67,4 triliun dikurangi pagu belanja daerah APBD DKI 2014 yang mencapai Rp63,65 triliun,” ujar Heru, kemarin.

Lebih lanjut Heru mengungkapkan kebanyakan anggaran yang dipangkas ialah anggaran yang sebelumnya telah dialokasikan untuk pembebasan lahan yang tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Seperti di Dinas Tata Air, Dinas Bina Marga, Dinas Pemakaman dan Pertamanan serta Dinas Kelautan, Pertanian dan Pertahanan, masing-masing Rp500 miliar. Sehingga total belanja tanah dari empat SKPD tersebut mencapai Rp2 triliun.

Selain itu, anggaran yang dipangkas ada juga di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI sebesar Rp300 miliar, pembangunan tanggul laut raksasa penahan rob di Jakarta Utara dipotong Rp300  miliar dari awalnya berjumlah Rp1,3 triliun, kini menjadi Rp1 triliun.

Lalu, program belanja rumah dan bangunan bersejarah di lima wilayah Jakarta juga dipotong Rp500 miliar, rehab gelanggang olahraga remana (GOR) di lima wilayah dipangkas Rp 300 miliar serta belanja tanah di lima pemerintahan kotamadya administratif dan satu pemerintahan kabupaten administratif sebesar Rp400 miliar.

“Sedangkan untuk belanja pegawai yang anggarannya mencapai Rp 19 triliun akan kita alihkan sebagian besar ke pos anggaran Dinas Pendidikan. Karena dalam anggaran belanja pegawai itu, kita masukan gaji dan tunjangan guru. Nah di KUA-PPAS yang sekarang kita alihkan saja gaji dan tunjangan guru ke Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Terkait dengan struktur APBD DKI 2015, Heru menegaskan struktur APBD DKI 2015 tidak mengalami perubahan secara mendasar meski harus disesuaikan dengan pagu belanja daerah APBD DKI 2014. Hanya saja, kegiatan dan nilai dari kegiatan tersebut akan dipilah dan disesuaikan sehingga menghasilkan angka Rp63,65 triliun. Artinya, alokasi anggaran di SKPD DKI tidak akan mengalami perubahan besar, kecuali bila ada belanja tanah maka akan dipangkas anggarannya.(guruh)